Beranda Berita Kepri Warga Pemilik Lahan Pertanyakan 68 Sertifikat yang Belum Diserahkan PT SSLP

Warga Pemilik Lahan Pertanyakan 68 Sertifikat yang Belum Diserahkan PT SSLP

Harian Memo Kepri | Lingga — Masyarakat Desa Linau dibuat bingung oleh PT. SSLP hanya mengembalikan 144 sertifikat tanah dari 212 yang disepakati dalam surat kesepakatan perdamaian.

Menurut keterangan HD (inisial-red), Pemuda Karang Taruna Desa Linau, Selasa, 21 Juli 2020, mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pengembalian sertifikat milik warga, dirinya dihubungi pihak perusahaan pada Minggu 12 Juli 2020, dengan perintah mencontreng nama-nama warga yang masih berada atau tinggal di Desa Linau dalam data 212 yang dikirimkan oleh MRY (inisial-red) via Whatsapp. Namun dirinya tidak menanggapi permintaan tersebut.

“Tolong dicontreng nama-nama masyarakat yang namanya ada di list tsb, hub pak kades dan pak maktum,” tulis MRY.

“Saya sudah menduga kajadiannya bakal seperti ini, setelah mendapat chat demikian, saya lansung menkonfirmasi kepada Kepala Desa dan ternyata ada perintah yang sama kepada pak Kades oleh MRY, dan saya meminta beliau agar tidak ditanggapi,” ucap HD.

Kepala Desa Linau Musdar membenarkan bahwa dirinya juga mendapatkan chat demikian oleh MRY, dan menduga adanya kerjasama salah seorang warga masyarakat bernama AMZ (inisial-red) yang membantu mencontreng dan mengirimkan data nama-nama warga kepada pihak perusahaan yang sialnya, data-data contrengan tersebut dipakai oleh pihak perusahaan.

“Beliau ini dulunya mantan Kepala Desa Linau yang seharusnya tidak ikut campur dalam proses pengembalian, hanya berupa informasi untuk data-data pemilik, data-data jual beli, peta lahan, dan lainnya, yang menyangkut dengan transmigrasi SP4 Linau ketika masa beliau menjabat, sehingga pihak perusahaan mestinya tidak perlu mengikuti contrengan itu yang berakibat fatal dan membuat kami kewalahan menghadapi sikap masyarakat yang terus mempertanyakan terkait 68 sisa sertifikat yang masih sama perusahaan, namun saya pikir itu manusiawi karena warga terlalu lama menunggu dan seharusnya permasalahan ini sudah selesai,” ungkap Musdar

Sementara itu, AMZ saat dilakukan pemanggilan oleh Kades bersama beberapa tokoh masyarakat pada Selasa 20 Juli 2020 malam, untuk dimintai keterangan terkait kebenaran pengiriman data oleh dirinya kepada pihak perusahaan membenarkan, dan mengaku membantu pihak perusahaan untuk memperoleh data tersebut.

“Saya memang membantu perusahaan dengan mengirimkan contrengan nama itu ke pak MRY, yang memang dari dulu saya selalu membantu Pak Bambang (Dirut Perusahaan SSLP-red),” ucap AMZ.

Dikatakan Yufik Sapita Mantan Ketua Koperasi Usaha Bersama (Kopuma) dirinya bersama HD tetap mendesak pihak perusahaan untuk mengembalikan 68 sisa sertifikat yang masih berada di tangan perusahaan tanpa persyaratan apapun.

“Karena proses pengembalian sertifikat ini kepada pemilik hak kalau saya pikir, sudah menjadi tanggung jawab pihak desa sebab, pihak perusahaan hanya berkewajiban mengembalikan 212 sertifikat tersebut secara utuh sesuai dengan kesepakatan damai yang difasilitasi Polres selaku mediator, dan proses administrasi pembagian itu menjadi kebijakan desa supaya sertifikat jatuh kepada pemilik hak yang tepat, sekiranya terjadi kesalahan dikemudian hari tuntutan tidak terjadi kepada pihak perusahaan tetapi kepada pihak desa,” ucap Yufik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BERITA TERBARU

Group Siberindo