Wakil Bupati Video Conference Bersama Menkopolhukam dan Mendagri Soal Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Natuna – Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti hadiri video conference bersama Mahmud MD Menkopolhukam, Mendagri, Tito Karnavian, Bawaslu RI, KPU RI dan para Gubernur, Bupati serta Walikota se- Indonesia.

Wakil Bupati Video Conference Bersama Menkopolhukam, Mendagri Soal Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Digelar diruang rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jumat (05/05/2020) siang, jelang pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak mulai tanggal 09 Desember 2020 mendatang. Selain Wakil Bupati Natuna juga dihadiri Ketua KPU Kabupaten Natuna dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.

Tito Karnavian menyatakan melalui video conference kesimpulan hasil rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 27 Mei 2020. Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pelaksanaan Pemilu Serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal ini kata Mendagri, didasari penjelasan maupun pertimbangan yang diusulkan oleh pihak KPU RI dan saran serta dukungan dari Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat Nasional.

Mendagri menjelaskan Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan Perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga. Atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BACA JUGA :  Tekanan Mental, Acuy Potong Kemaluan Sendiri

Tito menyebutkan, tahapan pilkada lanjutan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapannya harus dilakukan sesuai protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Komisi II DPR RI juga meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di Provinsi, Kabupaten dan Kota secara lebih rinci untuk dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI, terangnya.

Sementara, perwakilan KPU RI, Pramono mengungkapkan alasan Pilkada serentak tahun 2020 harus dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 diantaranya,
Keputusan politik bersama antara KPU RI, Pemerintah dan DPR RI.

Atas opsi yang ditawarkan oleh KPU, Opsi 1 tanggal 9 Desember 2020, Opsi 2 tanggal 17 Maret 2021 dan Opsi 3 tanggal 29 September 2021 dan disepakati bersama memilih opsi optimis tanggal 9 Desember 2020.

BACA JUGA :  Ciptakan Batam Aman Kondusif, Kodim 0316/Batam Gelar Patroli Keliling

Selain itu jelas Pramono, sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi dalam kondisi pandemi seperti negara-negara lain di dunia.

Alasan lain dikemukakan Pramono, bahwa di dunia Internasional keberlansungan pemilu secara berjadwal menjadi penentu indeks demokrasi ( Democracy Index) dari sebuah negara.

Wakil Bupati Video Conference Bersama Menkopolhukam, Mendagri Soal Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Menurutnya Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economst Inteligent Unit (EIU). Indeks demokrasi selanjutnya dipakai oleh berbagai negara didunia dan lembaga-lembaga internasional termasuk para investor dalam menilai sebuah negara.

Terakhir, dimaksudkan untuk mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara/pelaksana tugas.

Notabenenya memiliki kewenangan terbatas sedangakan kondisi pandemi corona membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat, tutupnya. (Jims/Prokim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.