oleh

Unjuk Rasa di Kantor PSDKP, Nelayan Kepulauan Anambas Minta Aspirasi Disampaikan ke Pusat

Harianmemokepri.com | Anambas — Puluhan Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar unjuk rasa di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam Satuan Pengawas Anambas di Dusun Antang Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Rabu (23/12/2020).

Puluhan Nelayan HNSI Anambas dalam unjuk rasa menyatakan sikap penolakan Permen KP nomor 59 tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negeri Republik Indonesia dan laut lepas terkait diizinnya kembali beroperasi Alat Penangkapan Ikan (API) cantrang dan pukat hela (trawl atau pukat harimau) pada jalur penangkapan ikan III di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di laut Natuna Utara (Perairan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natana)

“Hari ini kami katakan pelanggaran zonasi tangkap itu karena kekosongan pengawasan di laut, Kalau pemerintah tidak menanggapi aksi kami hari ini maka kami akan mengulang aksi secara besar besaran, Kami minta penjelasan dari pak widodo sebagai Koordinator PSDKP Anambas tentang keluarnya Permen KP nomor 59,” ucap Sekretaris DPC HNSI Anambas, Dedi Syahputra dalam orasi yang digelar.

Sebelumnya, alat tangkap tersebut dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

“Alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela (trawl atau pukat harimau) tidak ramah lingkungan dan merusak sumber daya ikan. Ini akan menimbulkan konflik sosial dan ekonomi serta mengancam hasil tangkapan dan keberlangsungan mata pencarian nelayan lokal di Perairan Natuna Anambas,” ucapnya.

BACA JUGA :  Suami Minta 'Jatah' Dikamar Sama Istri, Si Istri Nggak Ngasih. Sumi Malah Bacok Istri Pakai Parang Sampai Ko'it

Ia menuturkan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menderita dengan keberadaan kapal-kapal ikan dari luar daerah yang berukuran 30 GT keatas izin Kementerian Kelautan dan Perikanan berjumlah 830 unit dengan berbagai jenis alat tangkap yang tersebar di laut Natuna Utara (perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Kabupaten Natuna) yang sering melakukan pelanggaran zona tangkap.

“Hal ini akan dapat memicu kecemburuan sosial dikarenakan nelayan lokal dengan armana dari 1 sampai hingga 10 GT menggunakan pancing ulur, sedangkan alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela dengan armada dar 30 GT-150 GT menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan,” tuturnya.

Dengan ini, kata Dedi “HNSI Kepulauan Anambas meminta pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan pengamanan di laut Natuna Utara kepada Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan penertiban pelanggaran zona tangkap kapal ikan perikanan dari dalam negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Widodo Selaku Koordinator PSDKP Anambas dalam unjuk rasa berlangsung tersebut mengatakan status PSDKP hanyalah pelaksanaan kebijakan.

“Kami disini statusnya hanya pelaksana kebijakan, ketika ada aspirasi dari masyarakat kami hanya menampung dan melaporkan ke pimpinan kami untuk selanjutnya di teruskan ke pusat,” ucapnya.

Ia mengungkapkan kapal patroli sampai saat ini masih kurang makasimal dan masih dalam proses perbaikan di batam.

Bp Batam 2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.