Terkait Tudingan GMM, Kades Keton Lingga Katakan Nama Penerima Rastra dari Pemerintah Bukan dari Desa

  • Whatsapp
Pembagian Beras Sejahtera (Rastra) disalah satu desa (dok. Ist)

HarianMemoKepri.com, Lingga – Kepala Desa Keton Kabupaten Lingga, M. Rais menyayangkan statement dari Ketua Gerakan Mahasiswa Melayu (GMM), Siswanda yang mengatakan bahwa menduga Kades Katon bermain dalam pembagian Beras Sejahtera (Rastra), Sabtu, (06/1).

“Saya sangat menyayangkan. Di zaman keterbukaan sekarang, perkataan dan bahasa dia (Siswanda-red) yang merupakan mahasiswa masih menggunakan kata menduga. Seharusnya setiap kata atau pembicaraan yang berhubungan dengan program pemerintah ada juknis yang jelas. Sehingga harus berbicara dengan fakta akurat, karna jika salah mengunakan kata dalam persoalan publik, jelas akan berdampak memecah belahkan masyarakat, atau terkesan tidak mendidik bagi perkembangan desa kami,” ungkap Kades Keton, M. Rais kepada HarianMemoKepri.com melalui sambungan telepon selulernya.

Muat Lebih

Dia menambahkan bahwa dalam persoalan pemerintah wajib berkonsultasi terhadap perangkat desa sebagai sumber resmi dalam permasalahan tersebut.

“Selanjutnya, dalam membicarakan persoalan pemerintahan desa seharusnya berkordinasi dengan pihak desa. Juga dalam pemberitaan, diberi kesempatan hak jawab, karna itulah salah satunya sumber resmi yg bisa dipertanggung – jawabkan serta menjadi tolak ukur bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa nama-nama penerima Rastra di Desa Keton disusun oleh pihak Pemerintah dan bukan pihak Desa.

“Nama penerima itu dari Pemerintah, ini PKH (Program Keluarga Harapan-red) dan bukan dari desa, jadi data yang ada itu dari pemerintah dan yang menyusunnya orang PPS, dan tentunya saya membantah bahwa saya tidak pernah melakukan hal seperti yang didugakan oleh dia (Siswanda- red) pada pemberitaan sebelumnya,” jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya juga harus mengikuti regulasi yang baru dari pemerintahan untuk kelajuan pembangunan desa.

“Kita sangat setuju kehadiran mahasiswa di desa yang memberikan kritikan yang sehat dan saran yang baik atau membangun, asalkan jangan sampai memperkeruh keadaan. Sehingga kami terfokus ke masalah itu, padahal kami harus mengerjakan banyak hal. Jadi, Kepala Desa bukan bisa sembarangan dalam menentukan sikap atau kebijakan yg terkait dengan aturan, karena ada regulasi yang harus dipatuhi,” ucapnya.

Dia mengatakan, untuk saat ini pihaknya mengaku dengan senang hati menerima kritikan yang membangun, bukan kritikan yang menjatuhkan.

“Kita sudah meminta bantuan kepada Unit Tipikor Polres Lingga, karena ini merupakan masalah serius, dan kita tidak ingin bahwa masalah ini menjadi besar dan menimbulkan banyak asumsi di masyarakat,” ucapnya.

Diberitakan beberapa hari sebelumnya, Program Beras Sejahtera (Rastra) yang awalnya merupakan Beras Miskin (Raskin) pada 2017 silam di Desa Keton, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga dinilai oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Melayu (GMM), Siswanda tidak tepat sasaran.

Pasalnya, perangkat desa yang memiliki pendapatan tetap dari pemerintahan mendapatkan jatah Rastra, sedangkan keluarga yang berpendapatan rendah yang semula mendapatkan jatah Rastra malah dilakukan pengurangan. (Red/Muhammad Ridwan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.