Terkait Pemberitaan Penghentian Sertifikasi Lahan Kampung Tua, Ini Kata Ketua DPRD Batam

Harianmemokepri.com | Batam — Terkait dengan maraknya pemberitaan di beberapa media di Batam yang menyebutkan lembaga DPRD Kota Batam mengusulkan penghentian proses sertifikasi lahan yang masuk kedalam wilayah kampung tua, tidaklah benar.

Justru sebaliknya, lembaga DPRD Kota Batam mendorong pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri supaya terus mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status lahan di Kota Batam.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan pihaknya menindaklanjuti surat dari perwakilan warga yang bertempat tinggal diatas HPL BP Batam, yang meminta untuk dapat dilakukannya RDPU gabungan.

Menanggapi surat tersebut, pada hari Senin, 28 September 2020 lalu, RDPU gabungan tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPRD. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh instansi terkait lainnya seperti BP Batam, Dinas Pertanahan Batam, BPN Batam dan beberapa perwakilan warga.

“Tujuan dari RDP tersebut guna membahas usulan persamaan kedudukan hukum, hak dan kewajiban warga negara yang bertempat tinggal diatas HPL BP Batam,” ungkap Nuryanto saat ditemui di ruangannya, Jum’at (2/10/2020).

Masih menurut Nuryanto, setelah rapat selesai dilaksanakan, terdapat beberapa point penting yang dijadikan kesimpulan dalam rapat tersebut.

“Sebagai pimpinan rapat, saya berkewajiban menyampaikan seluruh point-point dari hasil rapat. Nah, point tentang penghentian proses sertifikasi itu, ada di dalam usulan rapat tersebut,” terangnya.

“Yang perlu digarisbawahi, point-point itu adalah hasil dari rapat yang baru sebatas usulan,” jelas Cak Nur panggilan akrabnya.

Selanjutnya, hasil rapat tersebut, ditindaklanjuti dengan dilakukannya rapat pimpinan DPRD Kota Batam. Rapat tersebut diikuti oleh unsur pimpinan di DPRD Batam.

“Hasilnya, kami merekomendasikanya kepada Gubernur Kepri supaya segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Lanjutnya lagi, dengan dikirimkannya rekomendasi kepada Gubernur Kepri, sebagai bukti komitmen DPRD Batam berjuang bersama-sama masyarakat dan instansi lainnya untuk secepatnya menyelesaikan legalitas kampung tua sampai tuntas.

“Kami di DPRD Kota Batam, kalau menyelesaikan masalah tidak mau setengah-setengah. Kami menyelesaikannya sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.

Adapun hasil dari kesimpulan rapat pimpinan DPRD Kota Batam sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan BPN Batam untuk mengusulkan revisi Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yaitu Pencabutan HPL Perkampungan Tua (inclave) dari HPl BP Batam.

2. Perkampungan Tua yang berada diluar HPL BP Batam, program sertifikasi dan hak masyarakat terkait pertanahan tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku, dan

3. Meneruskan usulan/rekomendasi dimaksud kepada Pemerintah Pusat melalui Pimpinan Lembaga/Kementerian untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan. (fk)

Bp Batam 2020

Related Articles

Kesbangpol Tanjungpinang Berikan Pemahaman Masyarakat Tentang Pilkada Mendatang

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi...

Bank Riau Kepri Resmikan Kantor Kas Baru di Tanjungpinang

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Bank Riau Kepri kembali meresmikan Kantor Kas baru di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang Jalan...

Peringatan HSN PCNU Tanjungpinang Gelar Istighasah dan Peletakan Batu Pertama Grha Nahdliyin

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Memperingati Hari Santri Nasional 2020, Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) menggelar Istighasah Akbar di atas lahan Grha Nahdliyin Tanjungpinang Jln...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bp Iiii

BERITA TERBARU

Kesbangpol Tanjungpinang Berikan Pemahaman Masyarakat Tentang Pilkada Mendatang

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi...

Bank Riau Kepri Resmikan Kantor Kas Baru di Tanjungpinang

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Bank Riau Kepri kembali meresmikan Kantor Kas baru di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang Jalan...

Peringatan HSN PCNU Tanjungpinang Gelar Istighasah dan Peletakan Batu Pertama Grha Nahdliyin

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Memperingati Hari Santri Nasional 2020, Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) menggelar Istighasah Akbar di atas lahan Grha Nahdliyin Tanjungpinang Jln...

HUT ke 56, Golkar Optimis Menang Pilkada 2020

Harianmemokepri.com | Anambas — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kepulauan Anambas merayakan HUT Ke 56 Tahun dengan cara Virtual dan pemotongan...

Ratusan Mahasiswa Kembali Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait Undan-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, kali ini massa mahasiswa mendatangi Kantor...