Terkait Acuan Penggunaan Dana Pilkades, Ini Kata Kabid Pemdes DPMD Lingga

  • Bagikan
img20210611132744
img20210611132744

Lingga — Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga, Suarta Andika memberikan penjelasan tentang acuan penggunaan keuangan Pilkades.

Dijelaskan Suarta Andika saat didatangi awak media harianmemokepri.com, dana yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Kepala Desa ke setiap desa sifatnya bantuan. Jumat, (11/06/21).

“Dana itu bantuan Kabupaten untuk Pilkades ke desa, bantuan itu disalurkan melalui Dinas BPKAD, yang nanti dari desa atau panitia menyusun RAB yang selanjutnya mengajukan anggaran ke kami DPMD, kemudian Kabid kami mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke BPKAD,”

“Rekomnya itu dari desa ke camat, camat ke DPMD, DPMD ke BPKAD, karena sumbernya tetap dari BPKAD, dan bantuan itu merupakan bantuan khusus untuk keuangan Pilkades.” ungkap Suarta Andika.

Suarta Andika juga menjelaskan, Perbup tentang acuan penggunaan keuangan Pilkades sampai saat ini belum di turunkan, karena harus di verifikasi terlebih dahulu oleh pihak provinsi, sedangkan isu yang beredar di lapangan saat ini tentang angka 25 juta untuk setiap desa yang melaksanakan Pilkades itu hanya bayangan sementara dan belum resmi.

“Jadi bantuan itu payung hukumnya Perbup, yang sampai saat ini memang belum di turunkan karena harus di verifikasi dulu oleh pihak provinsi, yang insyaallah dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke setiap desa, termasuk mekanisme pencairannya.” lanjut Suarta Andika menjelaskan.

Lebih lanjut Suarta Andika mengatakan, di dalam perbup tersebut juga akan di jelaskan peraturan peruntukan dana bantuan Pilkades, seperti ATK kelengkapan surat menyurat, pengadaan seperti cetak surat suara dan lainnya, konsumsi, transfortasi, hingga honorarium bagi para pelaksana Pilkades.

“Dan seandainya tidak cukup dari anggaran itu, maka boleh di anggarkan dari APBDES, dalam tanda kutip, seandainya tidak cukup. kalau hanya sekitar dua TPS kami rasa cukup karena maksimalnya empat TPS, tapi kalau lebih dari empat TPS, baru mungkin di usahakan dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang masuk ke APBDES, jadi boleh di anggarkan.” Kata Suarta Andika.

Sedangkan terkait besaran honorarium, akan di tentukan oleh DPMD di Perbup keuangan, agar bagi para pelaksana Pemilihan Kepala Desa dari semua desa, angkanya sama dan tidak ada yang berbeda.

“Terkait acuan honor bagi PPS atau panitia desa, akan di bayar 300 ribu perbulan selama lima bulan, sedangkan untuk KPPS di bayar 300 ribu perkegiatan ini perlu di luruskan karena itu juga sudah kita rapatkan dengan pihak Kecamatan, itu bukan perbulan melainkan per kegiatan.” Jelasnya.

DPMD juga berharap, pihak pemerintahan desa untuk saat ini dalam kegiatan yang di laksanakan oleh para panitia pemilihan Kepala Desa, agar keuangannya di talangi terlebih dahulu.

“Karena kalau kita lihat dari mulai saat ini sudah menggukan anggaran, seperti cetak pengumuman, untuk ATK, transportasi, makanya kami berharap dari desa tolong di talangi dululah para panitia ini sebelum pencairan, kalau sudah cair nantikan bisa di ganti, dan desa tidak boleh tinggal diam karena ini untuk kepentingan desa, sedangkan panitia hanya membantu untuk penyelenggaraan pemilihan ini.” Pungkas Suarta Andika.

Bp Batam 2020banner dprd 2021 (1) whatsapp image 2021 11 10 at 16.54.48 whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.16 (1) whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.16 whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.17 (1) whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.17 whatsapp image 2021 12 01 at 07.22.44 whatsapp image 2021 12 01 at 07.22.44 (1) whatsapp image 2021 12 01 at 07.22.45 banner kom 2
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.