Seorang Dosen Divonis Bebas Dari Pidana Pemilu

Seorang Dosen Divonis Bebas Dari Pidana Pemilu

Harian Memo Kepri, Tanjungpinang -- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru akhirnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Herman SH MH dosen sebuah perguruan tinggi di Tanjung Pinang, dalam kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu.

Dalam kasus tersebut, terdakwa Herman diduga berperan sebagai pihak ikut membantu Ranat Mulia Pardede, Calon Leslatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Kota Tanjungpinang.

Pada saat membagi-bagikan kartu nama yang diduga sebagai bentuk kampanye kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Keputusan Majelis Hakim PT Pekanbaru

Keputusan majelis hakim PT Pekanbaru tersebut sekaligus memperkuat putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Sebelumnya yang menyatakan Herman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dakwaan JPU.

Majelis hakim PT Pekanbaru yang dipimpin Dolman Sinaga SH didamping dua hakim anggota Hj Hasmayetti SH MH dan Tahan Simamora SH.

Dengan Panitera Pengganti Hj Rosviati SH dalam putusannya pada 2 April 2019, menyatakan menerima permintaan banding dari JPU, sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 15 Maret 2019.

Herman sebelumnya didakwa oleh JPU melanggar ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

JPU sebelumnya menuntut Herman selama enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp24 juta subsider 1 bulan kurungan. Tiga majelis hakim PN Tanjungpinang yang menyidangkan perkara tersebut berpendapat lain (dissenting opinion).

Dimana dua majelis hakim yakni Awani Setyowati,SH dan Hendah Karmila Dewi SH MH menyatakan terdakwa Herman tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU.

BACA JUGA :  Mengenal Riba dan Bahayanya

Sementara Monalisa Anita Theresia Siagian SH MH selaku Ketua majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa Herman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU.

Vonis bebas hakim PN Tanjungpinang tersebut membuat JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menyatakan banding ketingkat akhir Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Panitera Muda Pidana PN Tanjungpinang Marni Hafti SH membenarkan tentang adanya putusan bebas dari PT Pekanbaru terhadap terdakwa Herman atas dugaan kasus pelanggara Pemilu tersebut.

“Informasi dari Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut memang menyatakan Herman tidak terbukti bersalah. Namun secara formal, kita belum kita mendapatkan bukti tertulisnya.” ucap Marni, Jum’at (5/4).

Diketahui, Herman SH MH juga salah seorang dosen di Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang tersebut. Ia ditetapkan sebagai terdakwa kasus pelanggaran Pemilu bersama rekannya Ranat Mulia Pardede yang juga dosen di STIE

Namun dalam kasus ini. kaberadaan Herman tidak sebagai Caleg, melainkan hanya diduga sebagai pihak turut serta mengundang dan mengajak serta membagikan kartu nama Ranat Mulia Pardede, Caleg Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang saat itu.

Nasib baik Herman tersebut tidak dialami oleh Ranat Mulia Pardede sebelumnya yang menyatakan Ranat terbukti bersalah dengan menjatuhi hukuman tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan dan denda Rp 24 juta, subsider satu bulan kurungan.

Isi putusan itu dibunyikan hakim PT Pekanbaru itu, bahwa pidana tidak perlu dijalani terdakwa. kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain, apabila yang bersangkutan melakukan pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir

Sumber/Dok : HaluanKepri (HK)
Editor : jacksen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.