Sentra Gakkumdu Hentikan Dugaan Pengrusakan APK

Harian Memo Kepri, Tanjungpinang -- Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang hari ini memberikan keputusan terhadap laporan dugaan pelanggaran, nomor register 003, 004, 005, 006, terkait pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK), Kamis (14/3/2019).

Sentra yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan ini, sebelum melakukan keputusan telah melakukan proses penyelidikan selama 14 hari secara optimal dan intensif.

Hasilnya, terlapor yang merupakan salah seorang caleg Dapil 2, Faizal M Kiat dari Partai Nomor Urut 2, yang dilaporkan telah melakukan pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) di kawasan Perum. Bandara Asri, Kelurahan Batu IX.

Diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu, sebagaimana diduga.

Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang

Maryamah Koordinator Sentra Gakkumdu menjelaskan, bahwa dalam tahapan penyelidikan telah diambil keterangan dari semua pihak, baik pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait lainnya.

"Bahkan Sentra Gakkumdu telah menjumpai dan meminta keterangan ahli dari Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH sebagai ahli pidana Pemilu Guru Besar UI", tegas Maryamah.

Maryamah melanjutkan, bahwa dari keterangan yang didapatkan, setelah dilakukan kajian, unsur pelanggaran larangan kampanye pada Pasal 521 junto 280 ayat (1) huruf g tidak terpenuhi unsur merusak dan menghilangkan APK.

Secara administrasi telah diumumkan hasil penyelidikan dan pembahasan kedua tersebut di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Kasat Reskrim Afendri Alie, Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian menuturkan, meskipun tidak terbukti, Sentra Gakkumdu menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas, kesejukan, keamanan dan kedamaian pemilu, dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Sementara Muhamad Zaini, Pengarah Sentra Gakkumdu menegaskan, bahwa terhadap siapa pun pihak yang terbukti merusak dan menghilangkan APK, akan mendapat sanksi yang tegas dan berat.

BACA JUGA :  Sukses Gelar Festival Pulau Penyengat, Laruka Tanjungpinang Apreasiasi Pemko Tanjungpinang

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat 1 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta), juncto Pasal 280 huruf g yang berbunyi; "Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu".

"Mari kita wujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, bermartabat, aman dan damai", himbau Zaini.

Sumber/Dokumentasi : Bawaslu Tanjungpinang
Editor : Tomo

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.