Selain 300 Sertifikat Tanah, 4 Koperasi Masyarakat Diduga Juga Telah Menjadi Korban PT SSLP

oleh
Yufiq Sapita salah satu pimpinan koperasi yang menceritakan kronolgi kejadian dugaan penipuan PT SSL ke 4 Koperasi Masyarakat.

Kepri HMK, Linau Lingga — Bukan hanya diduga menahan 300 sertifikat milik masyarakat Linau Lingga, pengusaha PT Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno juga diduga telah melakukan penipuan kepada 4 koperasi perwakilan masyarakat yang berada di 4 desa.

Hal ini diceritakan oleh Yufiq sapita (43) yang merupakan mantan kepala salah satu dari 4 koperasi tersebut. Menurutnya, semua berawal ketika pembangunan kelapa sawit mulai melaksanakan kegiatan pembukaan lahan.

Waktu itu didirikanlah 4 koperasi perwakilan dari masyarakat, diantaranya Koperasi Pancur , Koperasi Senempek dan Koperasi Centeng. Ketiga koperasi ini lahan kegiatannya didaerah Batu Putih Desa Limbung.

Perjanjian Kerjasama antara Koperasi dengan PT SSLP (Herdoni)

Pihak PT SSLP belum sempat mengerjakannya, namun celakanya seluruh alas hak yang di janjikan oleh pemerintah untuk masyarakat, sudah di tangan pihak PT SSLP.

“Nah, untuk transmigrasi SP 4 Linau yang jumlahnya 600 KK, dibentuklah Koperasi Linau yang lahannya berlokasi di transmigrasi SP 4 . Linau itu sendiri terdiri dari lahan 1 setengah ha, dan lahan 2 satu ha. Jadi lahan masyarakat transmigrasi yang digunakan untuk PT SSLP berjumlah satu setengah ha dikali 600 Kepala Keluarga (KK), totalnya 900 ha,” kata Yufiq.

Sambung Yufiq, “Belum lagi janji pemerintah untuk memberikan tambahan lahan setengah ha per KK, jadi setiap warga transmigrasi akan memperoleh 2 ha lahan sawit.
Namun, apa hendak dikata semuanya sudah hancur.” jelasnya.

Yufiq juga mempertanyakan tentang sertifikat lahan 1, dan lahan 2 yang tidak dikembalikan pihak PT SSLP hingga ke saat ini.

“Awalnya warga transmigrasi tidak memiliki sertifikat tersebut namun sertifikat tersebut diurus pemerintah ketika kegiatan kelapa sawit di laksanakan,” ucapnya.

Persoalan transmigrasi Linau begitu ruwet, dikarenakan sudah begitu lama permasalahan ini telah terjadi, mulai dari kepemilikan lahan yang di perjualbelikan, lahan 1 dan lahan 2 yang jumlahnya 1,5 ha. Hingga warga tidak lagi mengetahui posisi dan letak lahan tersebut dikarenakan sudah diobok-obok ketika kegiatan perkebunan sawit.

“Untuk itu, kami meminta pemerintah wajib segera menyelesaikan persoalan supaya tidak terjadi masalah masalah sosial ekonomi kedepan,” tutup Yufiq.

Penulis : Herdoni
Editor  : Tomo