Sejumlah Warga Desa Rejai Lakukan Pertemuan dengan DPW PNTI Kepri Terkait BBM

  • Bagikan
Yusril, A.md. Ketua DPW PNTI Provinsi Kepri Saat Mengemukakan Sambutannya Pada Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama DPD dan Pengurus Unit PNTI Kabupaten Lingga, di Desa Tanjung Kelit.
Yusril, A.md. Ketua DPW PNTI Provinsi Kepri Saat Mengemukakan Sambutannya Pada Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama DPD dan Pengurus Unit PNTI Kabupaten Lingga, di Desa Tanjung Kelit.

Lingga — Sejumlah warga dari dua dusun yang ada di Desa Rejai, melakukan pertemuan bersama DPW PNTI Provinsi Kepulauan Riau, di salah satu rumah warga di Dusun lll Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (04/04/21) Malam.

Diketahui dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terhadap Sub penyalur BBM bersubsidi di Desa Rejai, yang selama kurang lebih 4 tahun, dari 2016 hingga 2020, yang diduga sudah melakukan penipuan terhadap warga masyarakat nelayan.

Menurut laporan warga, dugaan penipuan tersebut berupa penjualan dengan takaran yang tidak sesuai ketentuan, dan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta dugaan penyalahgunaan data beberapa nelayan oleh sub penyalur untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar, namun BBM tersebut tidak diterima oleh nelayan yang bersangkutan, sesuai ketentuan atau syarat penerima berdasarkan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian Ekonomi dan SDA Setda Lingga.

img20210403220918
Pertemuan Sejumlah Warga Nelayan Desa Rejai Di Salah Satu Rumah Warga.

Selain membahas tentang dugaan penipuan dan penyalahgunaan data, sejumlah warga tersebut juga membahas tentang surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang sudah selesai diurus oleh Wakil Ketua lll DPD PNTI Kabupaten Lingga.

Haidir (45) bersama rekannya Zainudin (45) Warga Desa Rejai dilokasi yang sama, mengatakan, surat TDKP tersebut diurus oleh Aliang Wakil Ketua lll DPD PNTI Kabupaten Lingga.

“Ya surat tersebut diurus oleh saudara Aliang,” ujar salah satunya.

Lebih lanjut, warga yang turut hadir saat itu juga membantah terkait pemberitaan saudara Bastian atau akrab di apa Acen, disalah satu media dengan mengatakan sering membantu mengurus atau sedang mengurus surat rekomendasi milik masyarakat nelayan Desa Rejai.

Menurut mereka, sejak tahun 2020 setelah dilakukan sosialisasi tentang surat rekomendasi penerima BBM bersubsidi oleh Kabag Ekonomi dan SDA Setda Lingga pada agustus 2020, saudara Bastian tidak pernah campur tangan dalam hal kepengurusan.

“Jadi sebenarnya itu tidak ada, dan pada hari ini kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Aliang dan juga rekan-rekannya yang sudah bersusah payah selama ini dalam memperjuangkan hak-hak nelayan Desa Rejai,” lanjut Haidir.

Sementara itu Yusril, A.md. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW PNTI) Provinsi Kepulauan Riau, saat dikonfirmasi awak media harianmemokepri.com mengatakan, DPW PNTI Provinsi Kepri sengaja hadir di kabupaten Lingga, untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat nelayan tradisional dalam mendapatkan perlindungan dan hak-hak sebagai nelayan tradisional, yang selama ini selalu dizolimi oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Mengenai permasalahan nelayan di Desa Rejai, laporan sudah masuk ke DPW PNTI, saya selaku ketua tentu merespon setiap laporan masyarakat, kami akan menindaklanjuti masalah ini sampai keranah hukum,”

“Tujuan kami, untuk memberikan efek jera terhadap oknum yang melakukan tindakan yang kami anggap atau kami duga melakukan tindak kejahatan dan melanggar baik UU, Permen, maupun Perda setempat,”

“Dan dalam waktu dekat ini, kami akan membuat laporan ke Polda Kepri untuk melakukan proses hukum BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah),”

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi,” kata Yusril.

Yusril berharap dan mengimbau kepada seluruh Nelayan tradisional yang terdapat permasalahan di daerahnya, agar mengemukakan azas musyawarah dan mufakat, supaya sekecil apapun permasalahan, bisa diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Desa ataupun Daerah masing-masing.

“Selanjutnya kepada DPD, DPK, Serta Korlap yang sudah dibentuk, bekerja lah sesuai AD & ART yg sudah di tetapkan oleh DPP PNTI Pusat.” Pungkas Yusril.

Bp Batam 2020banner dprd 2021 (1) whatsapp image 2021 11 10 at 16.54.48 whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.16 (1) whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.16 whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.17 (1) whatsapp image 2021 11 17 at 09.27.17 whatsapp image 2021 12 01 at 07.22.44 whatsapp image 2021 12 01 at 07.22.44 (1) whatsapp image 2021 12 01 at 07.22.45 banner kom 2
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.