Polri Terbitkan SP3 Kasus HRS, Pengamat : Jokowi Bakal Aman di Pilpres 2019

POPULER HARI INI

HarianMemoKepri.com, Nasional – Rizieq Shihab mengklaim telah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan konten pornografi di balik percakapannya dengan Firza Husein di aplikasi pesan singkat Whatsapp.

Polisi hingga berita ini diturunkan tak kunjung memberi klarifkasi. Korps Bhayangkara terkesan saling lempar tanggung jawab mengenai siapa yang berwenang memberi penjelasan soal kasus yang menjerat pentolan Front Pembela Islam tersebut.

Dilansir dari CNNIndonesia, pengamat politik dari Indo Riset, Bawono Kumoro, menilai penghentian penyidikan kasus yang menjerat Rizieq dan Firza merupakan konsekuensi politik dari pertemuan sejumlah anggota Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, 22 April silam.

Menurutnya, langkah kepolisian menerbitkan SP3 kasus Rizieq merupakan akomodasi politik dari Jokowi untuk mendapatkan kentungan balik dari Rizieq.

“Kalau benar, SP3 ini adalah sebagai konsekuensi dari pertemuan kelompok 212 dengan Jokowi beberapa bulan lalu. Ada semacam akomodasi politik dari pihak jokowi selaku pemegang kekuasaan, lalu ada timbal balik dari Rizieq Shihab, dan Jokowi bakal aman di Pilpres nanti,” kata Bawono, Sabtu (16/6).

Bawono menaksir timbal balik yang dibutuhkan dari Rizieq tersebut terkait dengan rencana Jokowi maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menurutnya, Jokowi berusaha mengantisipasi gerakan Persaudaraan Alumni 212 yang telah bertransformasi menjadi kelompok sosial politik di luar parlemen pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017. Jokowi tak mau ada batu sandungan jelang Pilpres 2019.

Bawono berpendapat, Jokowi telah belajar dari peristiwa yang menimpa mantan rekannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berhasil dijungkalkan oleh gerakan Rizieq dan kelompoknya.

BACA JUGA :  AHY: Terlalu Dini Bagi Demokrat Tentukan Poros Baru

“Jokowi berusaha mencoba melihat gerakan ini jangan sampai gerakan ekstra parlementer yang tidak punya kursi di parlemen ini bisa menjadi batu sandungan,” tuturnya.

BACA JUGA :  Penerbangan di Bandara RHF Tanjungpinang Sudah Mulai Operasi Kembali

Selain itu, lanjut dia, langkah ini pun perlu diambil Jokowi untuk mereduksi tuduhan bahwa pemerintahannya anti terhadap sejumlah kelompok berlatar belakang agama Islam.

Menurut Bawono, langkah ini penting meskipun Pemerintahan Jokowi dikenal dekat dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Jokowi coba mengantisipasi agar kelompok konservatif yang sebenarnya tidak punya dukungan elektoral di parlemen ini agar tidak jadi batu sandungan, minimal tidak mengganggu perjalanan dia di 2019,” ucap Bawono. (Red)

 


 



Bp Batam 2020banner dprd 2021 (1)Banner Pemko Tanjungpinang 2020

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

spot_img

BERITA TERBARU

spot_img
spot_img
spot_img