Pertanyakan Anggaran DD/ADD yang di Alihkan ke Bank Konvensional, FPRMA Aceh : Ada Udang Dibalik Batu

HarianMemoKepri.com, Aceh Tamiang – Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Provinsi Aceh mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang yang melakukan pengalihan ‘penempatan’ anggaran DD/ADD (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) dari Bank Aceh Syariah ke sejumlah bank konvensional yang dilihat seperti ‘ada udang dibalik batu’.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Forum Peduli Rakyat Miskin Aceh (FPRM) Aceh, Nasruddin, melalui telepon seluler kepada wartawan, Sabtu (17/11/2018).

Menurut Nasruddin, pengalihan penempatan anggaran DD/ADD ‘161 kampung (desa)’ di Kabupaten Aceh Tamiang dari Bank Aceh Syariah ke tiga bank konvensional, yakni Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri terindikasi sebagai kebijakan konyol yang diduga bertujuan untuk memburu fee tinggi.

Selain itu, Nasruddin juga menerangkan, peralihan penempatan anggaran DD/ADD di kabupaten bergelar Bumi Muda Sedia tersebut terindikasi dilakukan tanpa berdasarkan koordinasi dengan seluruh instansi-terkait, juga tidak diketahui oleh DPRK Aceh Tamiang, bahkan tidak diberitakan ke publik. Hal ini sangatlah layak dicurigai dan dikritisi.

“Perlu diketahui bersama bahwa kebijakan Pemkab Aceh Tamiang yang terkesan konyol itu, belum pernah dilakukan oleh kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Lucunya, setelah munculkan sensasi tentang tidak cairnya APBK-P 2018, Pemkab Aceh tamiang munculkan sensasi baru. Luar biasa sekali,” sebut Nasruddin sambil tertawa.

Mantan aktivis 98 tersebut juga menambahkan, sangatlah sulit diterjemahkan secara logika tentang ‘sebab’ Pemkab Aceh Tamiang melakukan pengalihan sebagian besar anggaran DD/ADD dari bank milik Pemerintah Aceh yang telah resmi menjalankan sistem syariah semenjak 03 Oktober 2016 lalu, ke tiga bank konvensional yang masih menjalankan sistem ribawi, yakni Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri.

“Kebijakan pengalihan dana DD/ADD dari Bank Aceh Syariah ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Tamiang pada akhir tahun terindikasi kuat sebagai upaya memburu fee/komisi tinggi. Sebaiknya kebijakan yang terkesan konyol tersebut ditinjau ulang,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran awak media ini, penandatantangan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama pengalihan ‘penempatan’ dana DD/ADD digerakkan oleh para camat di setiap kecamatan dengan menghadirkan para Datok Penghulu (Kepala Desa) dan Bendahara Kampung.

Saat menghadiri acara penandatantangan Memorandum of Understanding (MoU) para Datok Penghulu dan Bendahara Kampung diberikan dana operasional beserta souvenir.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH, saat dikonfirmasi terkait perihal tersebut mengaku tidak tahu perihal itu. Fadlon berjanji akan melakukan konfirmasi kepada Bupati Aceh Tamiang.

Demikian halnya juga yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang yang membidangi komisi keuangan Juanda S.IP.

Saat berita ini diturunkan, media ini belum juga dapat konfirmasi secara resmi oleh Bupati Aceh Tamiang. (DJ)

Bp Batam 2020

Related Articles

Ratusan Mahasiswa Kembali Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait Undan-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, kali ini massa mahasiswa mendatangi Kantor...

Perwako Sanksi Protokol Covid 19 Sementara Belum Diterapkan

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Denda administratif sebesar Rp 50 ribu bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako) nomor 44 tahun...

Semarakkan HSN Ponpes Al-Kautsar Laksanakan Seminar Bersama KPAI

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya, santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bp Iiii

BERITA TERBARU

Ratusan Mahasiswa Kembali Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait Undan-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, kali ini massa mahasiswa mendatangi Kantor...

Perwako Sanksi Protokol Covid 19 Sementara Belum Diterapkan

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Denda administratif sebesar Rp 50 ribu bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako) nomor 44 tahun...

Semarakkan HSN Ponpes Al-Kautsar Laksanakan Seminar Bersama KPAI

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang - Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya, santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar...

Lewat Gowaslu, Pemko Batam Dorong Partisipasi Masyarakat Kawal Pilkada

Harianmemokepri.com | Batam -- Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong keterlibatan masyarakat ikut mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam...

Segera Hadir, Wadah Para Gamers di Anambas

Harianmemokepri.com | Anambas — Game Online di Kabupaten Kepulauan Anambas kini kian marak dan meningkat, hal ini yang mendorong beberapa pemuda di Anambas melakukan...