Perjuangan Seorang Pemuda Melayu Menuntut Hak di Pengadilan Hubungan Industrial

350
Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang ( dok. Ogy)

OPINI INVESTIGASI
Oleh : Ogy Jenggot

Tanjungpinang — Dalam hal pemberhentian karyawan, pengusaha atau perusahaan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun seharusnya dilakukan dengan secara baik berdasarkan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Mengingat saat pekerja masuk juga diterima baik, sehingga pemberhentian harus berperikemanusiaan dan menghargai pengabdian kepada perusahaan.

Jika masih acap kali ditemukan adanya pemberhentian pekerja yang dilakukan secara semena-mena di era kepemimpinan pemerintahan saat ini, maka akan merupakan salah satu indikasi “catatan buruk” dalam baik itu di lingkup Kota/Kabupaten, Provinsi ataupun juga di Negara.

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang; “Klasifikasi Perkara: Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, tanggal pendaftaran: Selasa, 09 Oktober 2018, dengan Nomor Perkara: 73/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg.

Sebagai penggugat dengan nama Muhamad Kadafi, sedangkan sebagai tergugat adalah PT. Vision Cemerlang,

Status perkara Persidangan Petitum ada 6 antara lain, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan perbuatan tergugat melakukan PHK adalah merupakan sepihak yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha.

Pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi misalnya seperti :

  1. Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri
  2. Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja
  3. Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun
  4. Pekerja melakukan kesalahan berat
  5. Pekerja ditahan Pihak yang Berwajib
  6. 6.Perusahaan/perusahaan mengalami kerugian
  7. Pekerja mangkir terus menerus
  8. Pekerja meninggal dunia
  9. Pekerja melakukan pelanggaran
  10. Perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan
  11. Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Efisiensi

Pada hari Kamis (29/11) sekitar jam dua kami mendatangi Kantor PT. Vision Cemerlang di Jalan Sultan Sulaiman, untuk konfirmasi atas “Klasifikasi Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Penggugat Muhamad Kadafi,” dan diterima oleh salah satu Pimpinan di PT. Vision Cemerlang, yaitu Anddys.

BACA JUGA :  DPRD Kepri Minta Pemrov Kepri Segera Bayarkan Gaji PTT dan Honorer

“Muhamad Khadafi bekerja sudah lebih dari Tujuh (7) Tahun disini,” jawab Anddys ketika di tanyakan sudah berapa lama Muhamad Kadafi bekerja.

Ketika mau ditanyakan yang lain-lainnya, “Ke Legal Hukum kita saja,” terang Andddys.

Perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak ini sudah dilaksanakan 4 kali, yaitu sidang pertama, Rabu (24/10) jam 15:00:00 sampai dengan 15:25:00 WIB. Sidang pertama di ruang sidang PHI namun ditunda dengan alasan pihak pertama saja yang ada pihak tergugat tidak hadir.

Sidang kedua, Rabu (7/11) jam 14:00:00 sampai dengan 15:00:00 WIB, dengan agenda legalitas pihak tergugat, baca gugatan, di ruang sidang PHI (semua pihak), alasan ditunda untuk jawaban.

Sidang ketiga, Rabu (21/11) jam 15:30:00 sampai dengan 16:00:00 WIB, dengan agenda pembacaan jawaban, di ruang sidang PHI (semua pihak), alasan ditunda untuk Replik.

Sidang Keempat, Rabu (28/11) jam 09:00:00 WIB sampai dengan selesai. Agenda pembacaan Replik, di ruang sidang PHI.

“Pada hari ini adalah pembacaan Replik, Replik itu artinya tanggapan terhadap jawaban yang sudah diajukan oleh PT. Vision Cemerlang pada persidangan yang sebelumnya. Jadi tentunya penundaan sidang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pihak PT. Vision Cemerlang untuk menanggapi Replik tersebut dalam bentuk suatu Duplik namanya, dan itu agendanya akan dibacakan dalam persidangan akan datang,” jelas Santonius Tambunan, SH., MH, Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, ketika dikonfirmasi di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (28/11).

Inilah “kisah perjuangan seorang Pemuda Melayu yaitu Muhamad Kadafi,” sebagai pekerja yang sudah mengabdi kepada perusahaan selama 10 tahun, meminta apa yang menjadi haknya melaui jalur hukum yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagai penggugat, Muhamad Kadafi memakai pengacara “Law Office Ibnu Arifin, SH MH & Partner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.