Perihal Kasus Lahan di Kota Piring, Lurah Akan lakukan Pemetaan Tanah Bersama BPN

POPULER HARI INI

Tanjungpinang – Program Pemetaan tanah mulai tahun 2017 tidak ada lagi yang tidak dipetakan. Pihak Kelurahan melakukan pertemuan bersama warga menindaklanjuti surat pengaduan Djodi Wirahadikusuma perihal pengembalian batas bidang tanah sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 00049 tanggal 10 Maret 1980 dengan Nomor Identifikasi Bidang ( NIB ) 05794 dan telah diubah desa tanggal 10 Desember 2018.

Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang mengirimkan surat lampiran perihal pengembalian tanah kepada Lurah Kota Piring dengan mengundang masyarakat di Aula Kantor Lurah Kota Piring Km 7, Rabu (28/4).

Dari informasi yang disampaikan Djodi, lokasi bidang tanah itu belum dilakukan pengukuran ulang bukti pengembalian batas oleh kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Untuk itu perlu klarifikasi guna meminimalisir opini yang berkembang ditengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik.

Masyarakat yang hadir dalam audiensi ( foto : Indrapriyadi/Harianmemokepri.com )
Masyarakat yang hadir dalam audiensi ( foto : Indrapriyadi/Harianmemokepri.com )

Pengukuran ulang atau pengembalian batas itu penting karena menyangkut permohonan sertifikat warga masyarakat RT 003/RW 005, RT 004/RW 005 dan RT 002/RT003 sebagaimana usulan kegiatan prona kelurahan Melayu kota piring tahun 2016, oleh Lurah Melayu Kota Piring sebelumnya yakni Zulkifli E.P S. Kom.

Kemudia dilanjuti Lurah yang baru Balqis Rizky Ananda S. STP mengadakan pertemuan bersama warga dan melakukan audensi membahas tentang pengembalian batas tanah sertifikat hak tanah Djodi yang sudah tercatat pada tahun 1980 berlaku hingga tahun 1987.

Maksud dan tujuan pengukuran tanah itu untuk memperjelas batas titik tanah milik warga dengan tanah yang dikuasai Djodi namun dari hasil pertemuan tersebut masyarakat tidak mau untuk di ukur ulang.

Lurah Melayu Kota Piring Balqis Rizky Ananda menjelaskan, jika permasalah hari ini adalah permasalahan desakan dari warga terkait lahan yang diklaim oleh Djodi yang memiliki surat hak gunanya. Namun dilahan tersebut sudah ada beberapa warga yang sudah menempati.

“Lahan yang diklaim oleh Djodi itu ada hak gunanya namun lahan tersebut saat ini sudah ada warga yang menempati,” jelasnya.

BACA JUGA :  Golkar Belum Juga Umumkan Nama Cawapres Dampingi Jokowi

Dari pertemuan itu pihak lurah mengatakan jika masyarakat yang meminta untuk mengirimkan surat kepada BPN agar dilakukannya pengukuran tanah, namun saat pertemuan dilakukan masyarakat justru menolak untuk melakukan pengukuran ulang.

Balqis melanjutkan, ada beberapa warga yang urusan pronanya belum selesai dan belum sertifikat karena terhalang oleh klaim dari Djodi. Untuk sekarang pengukuran yang diajukan dibatalkan dahulu dan pihak lurah sementara hanya menerima keluhan keluhan dari masyarakat.

BACA JUGA :  Alamak!!,, Sopir Bus dan Seorang Janda Kepergok Main 'Kuda-kudaan' di Depan Masjid

“Ada beberapa warga yang Pronanya belum selesai karena belum sertifikat dan terhalang oleh klaim beliau. Atas permintaan masyarakat juga kami mengirimkan surat ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang dan warga mana saja yang terkena Prona dari tanah pak Djodi. Pengukurannya sekarang dibatalkan dulu karena sekarang kita menerima keluhan warga terlebih dahulu, ” ungkap Balqis.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Supriyono yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, Ini semua produk BPN dan kita akan memanggil pihak BPN mencari jalan penyelesaiannya masalah ini yang sudah hampir 5 tahun.

“Jika tetap menolak untuk dilakukan ukur ulang maka bisa dilakukan dengan menempuh jalur hukum, ” ucap Supriyono

Sementara itu Muarif salah satu warga yang terkena pemulihan tanah Djodi mempertanyakan bagaimana cara Djodi mempunyai sertifikat pada tahun 1980, menurutnya apabila tanah itu kosong selama bertahun tahun dan dikelola oleh orang, maka sudah ada pengesahan, terlebih mereka yang sudah membuat bangunan di atas lahan milik Djodi itu sudah melakukan dua kali pengukuran tanah.

“Semenjak kapan tanah itu atas nama Djodi, mengapa bisa diperpanjang HGB dari tahun 2008. Sementara lahan sudah penuh dengan bangunan pada saat itu, saya sebagai warga sangat tidak setuju karena itu pengusuran. Mereka yang membuat bangunan sudah dua kali melakukan pengukuran tanah, sekarang warga tidak setuju untuk melakukan pengukuran kembali, ” jelasnya.

 


 



Bp Batam 2020banner dprd 2021 (1)Banner Pemko Tanjungpinang 2020

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

spot_img

BERITA TERBARU

spot_img
spot_img
spot_img