Pemkab Ajukan Biaya Rapid Test dan PCR Berbayar, Komisi DPRD Natuna Menolak

Natuna – DPRD Natuna dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Direktur RSUD beserta Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Natuna, bahas wacana pemberlakuan biaya Rapid Test dan PCR di RSUD Natuna. Hal itu disampaikan di Ruang Paripurna DPRD Natuna.

Sejumlah anggota DPRD Natuna di buat menolak atas pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Plt. Dirut RSUD yang akan diberlakukan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, yakni uji rapid tes dan uji PCR berbayar.

Its

Kepala Dinas Kesehatan Natuna Rizal Rinaldi menyebutkan, dengan berbagai kekurangan anggaran di RSUD Natuna, pihaknya dinilai perlu inisiatif memberlakukan Rapid Tes dan uji PCR berbayar bagi setiap calon penumpang maskapai.

BACA JUGA : Solusi bright PLN Batam Saat Tagihan Listrik Bulan Juni Melonjak

Dengan demikian, pendapatan dari hasil bisnis tersebut nantinya akan dilakukan pembelian kembali alat Rapid Tes maupun keperluan uji PCR. “Ini hanya berlaku untuk calon penumpang maskapai, sekali uji Rapid Tes sebesar 450 ribu rupiah, dan uji PCR sebesar 2,5 juta rupiah”, ujar Rizal Rinaldi, saat melakukan hearing bersama DPRD Natuna, Selasa (16/06/2020).

DPRD Natuna Menggelar Hearing Terkait Biaya Rapid Test.

Namun pernyataan itu dibantah oleh sejumlah anggota DPRD Natuna, diantaranya ialah Wan Arismunandar. Menurut Wan Aris yang sekaligus merupakan ketua Komisi I DPRD Natuna, rencana Dinkes dan RSUD memberlakukan uji Rapid Tes dan Uji PCR berbayar hanya akan menambah beban masyarakat saja.

BACA JUGA : Komisi I DPRD Natuna Kunjungi KPP Natuna

Sementara diketahui, pemerintah daerah telah mengucurkan anggaran yang cukup besar dalam penanganan Covid-19, yang dinilai dapat memanfaatkan anggaran dalam pengadaan alat Rapid Tes dan uji PCR. “Tidak ada kata persetujuan khusus dari Komisi I untuk ini semua, karena apa yang mereka adakan itu menggunakan duit Negara. Tidak ada yang mereka beli dengan duit pribadi maupun swasta. Ini kerja gila, malah mau bisnis lagi. Masyarakat sudah susah, malah mau di bikin susah lagi. Jangan mengeluarkan pernyataan yang membuat masyatakat Natuna menjadi geram”, tegas Wan Aris.

BACA JUGA :  Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal Tinjau Jembatan dan Kunjungi Masyarakat Tanjung Sebauk

Pernyataan itu juga ditegaskan oleh anggota DPRD lainnya, yakni Ketua Komisi II Marzuki. Ia menilai persoalan tersebut perlu adanya koordinasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, dalam hal ini ialah Bupati Natuna. “Kami juga tidak menyetujuinya, hari ini sampaikan juga kepada Bupati, dan Bupati sampaikan ke kita, akan kita tambahkan anggarannya untuk pengadaan Rapid Tes dan Alat PCR, jangan menambah beban masyarakat”, tegas Marzuki.

Sementara anggota DPRD Natuna Junaidi dalam hal ini berharap, Pemerintah Daerah dapat mencari regulasi tentang uji Rapid Tes dan PCR geratis bagi masyarakat Natuna.

BACA JUGA : Setda Natuna Rakor Lewat Video Conference Bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Tentang Persiapan Pilkada

Ia menilai, kegiatan uji Rapid Tes dan uji PCR bagi masyarakat dapat dimasukkan dalam anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Sisa anggaran yang ada kan bisa di masukkan ke Jamkesda, jangan lagi minta ke masyarakat. Anggaran yang di kucurkan yang isunya ada 16 miliyar, kalau masih ada anggarannya d situ, sisihkanlah ke Jamkesda, itu akan lebih efektif ketimbang mengambil tarif ke masyrakat”, pungkasnya mengakhiri.

Wan Arismunandar selaku Ketua Komisi 1 DPRD Natuna dan beberapa Anggota lainnya saat rapat tidak menyetujui usulan yang diajukan oleh Pemerintah Natuna, dikarenakan persoalan ini akan mempersulit ekonomi masyarakat apalagi pandemik ini di Kabupaten Natuna, sehingga menurutnya, pengambilan tarif tersebut, tentu akan menjadi beban oleh masyrakat Natuna, sehingga beliau meminta terkait wacana ini, kepada Bupati Natuna Drs.H.Abdul Hamid Rizal Msi agar bisa membahas bersama dengan DPRD Natuna agar secepatnya bisa menemukan solusi akan persoalan ini Tegas beberapa Anggota DPRD yang hadir.

BACA JUGA :  Dalam Rangka Silaturahmi dan Peninjauan Dampak Covid 19, Bupati Natuna Laksanakan Kunjungan Kerja di 3 Kecamatan

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Rizal Rinaldy M. mengatakan persoalan Tarif yang akan diajukan oleh pemerintah agar bisa tertuang didalam Perbup sehingga menjadi landasan hukum di kemudian hari. Selanjutnya beliau juga menyebutkan jika mana nantinya misalkan Pihak DPRD juga tidak mengizinkan untuk pengambilan Tarif untuk masyrakat yang ber KTP Natuna dan diluar KTP Natuna tetap dikenakan bianya, beliau selaku Kepala Dinas Kesehatan Natuna juga tidak keberatan asalkan Regulasinya benar dan dibahas bersama dan dituangkan didalam Perbup agar bisa menjadi landasan dan acuan sehingga tidak menjadi persoalan hukum di kemudian Hari Pungkas Rizal.

Hadir dalam Ruangan Paripurna, Wakil Ketua II DPRD Natuna, PLT Direktur RSUD Natuna, Kadis Kesehatan Natuna, Sekwan Natuna, Kabag Hukum dan beberapa Instansi lainnya. Hingga berita ini diterbitkan awak media ini belum bisa mewawancarai Kabag Hukum Natuna Bupati Natuna terkait wacana Pemerintah Natuna untuk memberlakukan Bianya tarif Rapid Tes dan PCR. (Jims)

BACA JUGA : Bupati Beserta Rombongan Jalani Rapid Test dan Akan Jalani Karantina Mandiri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.