Pemberian Gelar Kebesaran Kepada Kapolri, Ahli Zuriat Sarat Kepentingan

HARIAN MEMO KEPRI, TANJUNGPINANG – Pemberian gelar adat dalam sistem masyarakat melayu harus melalui daulat Sultan bukan ahli zuriat.

Terkait wacana pemberian gelar kepada Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), terkesan sarat politik dan sarat kepentingan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Lembaga Amanah Riau Hulu Kuala (Laruka) Tanjungpinang yang menyayangkan tindak para ahli zuriat Kerajaan Riau – Lingga karena┬ámelanggar tata cara adat melayu Riau – Lingga.

“Setahu kami, hanya sultan yang berwenang memberikan gelar, sekarang saya tanya, disini siapa sultannya??.. kita semua tahu, disini tidak ada Sultan, melainkan hanya keturunannya saja,dan mereka bukan Sultan, kita duga ini politik dan ada kepentingan khusus,” papar ketua Laruka Tanjungpinang, Marzuki, Sabtu, (21/1).

Dia mengatakan, bahwa pemberian gelar juga dapat diberikan berdasarkan jasa jasa terhadap kerajaan Riau – Lingga.

“Bisa diberikan, tapi liat apa jasanya bagi kerajaan melayu, tak ada hak mereka memberikan gelar meskipun mereka zuriat, bukan maksud lancang, tapi kenyataannya benarkan,”ucapnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau juga kecewa terhadap kesalahan sistem pemberian gelar kebesaran kepada pejabat tertentu.

“Memberikan gelar kebesaran melayu diberikan kepada individu tidak sembarangan, harus dilihat dari aspek yang jelas,”jelas Ketua LAM Provinsi Kepri, Datok Abdul Razak, Ab.

Menurutnya, pemberian gelar kebesaran kerajaan melayu, sudah lama diberikan kepada masyarakat biasa namun dengan jasa yang telah didedikasikan kepada kerajaan melayu.

“Jangan merusak tatanan dan aturan yang ada, tuah melayu tak sembarangan, jangan dibawa berpolitik adat kita ni, “katanya. (MS93).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.