DPRD Kepri Hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

HARIANMEMOKEPRI.COM -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mewakili DPRD Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/03/2023).

Raden Hari Tjahyono memaparkan, dalam rangka perencanaan tahun anggaran 2024 DPRD Kepri telah menyusun pokok-pokok pikiran untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya untuk menggali potensi Sumber Daya Alam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau.

Meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur, agar membuka terisolir antara wilayah.

Baca Juga: Erick Thohir Tak Pernah Lepas Terima Dukungan, Dalam Sehari Mencapai 4,8 Juta Viewers

Mempercepat distribusi kebutuhan masyarakat antara wilayah, meningkatkan industri maritim jasa kepelabuhan, peti kemas, dan memaksimalkan titik labuh jangkar.

Meningkatkan event-event dan destinasi wisata di wilayah kepri, penguatan ekonomi mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis –e-digital.

Pendirian bank daerah Kepulauan Riau, guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari jasa deviden, yang mana modalnya terdiri dari kabupaten/kota dan swasta.

Bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam meningkatkan SDM professional dan memiliki daya saing, mendorong pendidikan vokasi yang siap bekerja.

Baca Juga: Rahma Sampaikan LKPJ 2022 Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang

Bidang Ketenagakerjaan, mendorong lembaga pelatihan dan keterampilan dan balai latihan kerja, untuk meningkatkan skill dan kompetensi yang kualifait sesuai kebutuhan dunia kerja. 

Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Provinsi Kepulauan Riau, untuk dapat meng-upgread SDM ASN yang berkualitas, professional dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Membuat peraturan daerah tentang e-budgeting, untuk pengelolaan keuangan daerah, sudah semestinya Pemprov Kepri memiliki perda tentang e-budgeting, dalam rangka terlaksananya asas transparansi, akuntabilti, dan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi memantau dan mengtahui mengenai tentang rencana anggaran yang dibuat, ungkap Raden Hari Tjahyono.***