Harian memo Kepri | Batam --Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI kabarnya tengah menyusun trase jalan tol dalam Kota Batam,
Jalan itu disebut akan dibangun dengan model melayang sepanjang 25 km menembus pemukiman padat penduduk.
Lantas, kapan jalan tol di Batam yang menghubungkan bandara Hang Nadim hingga Batuampar itu aan mulai dibangun?
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Batam Yusmasnur mengatakan rencananya masih dalam proses.
"Itu masih dalam proses" ujar Yusmasnur, Senin (9/9/2019).
Sebelumnya diberitakan, pembangunan jalan tol di Batam memang menjadi isu yang cukup hangat dibicarakan.
Ada pro dan kontra terkait pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Terlepas dari itu, sudah ada bocoran terkait konsep pembangunan jalan tol di Batam yang nantinya akan dibuat melayang atau elevated.
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun trase Jalan Tol Dalam Kota Batam.
Proyek Jalan Tol di Batam sempat mencuat, seiring dengan mencuatnya proyek Jembatan Batam Bintan.
Targetnya, penyusunan trase untuk ruas yang akan digarap PT Hutama Karya (Persero) tersebut, selesai akhir tahun 2019 ini.
Dilansir Kompas, Menurut Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol Hutama Karya Agung Fajarwanto, hampir 70 persen struktur jalan berbayar ini akan dibuat melayang atau elevated.
Hal itu trase jalan yang membentang dari Bandara Hang Nadim hingga Batu Ampar sepanjang 25 kilometer melewati kawasan padat penduduk.
"Kemungkinan elevated. Tapi tergantung trasenya nanti," kata Agung di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Langkah berikutnya adalah penetapan lokasi oleh pemerintah daerah, sebelum akhirnya penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
"Targetnya akhir tahun ini kita selesaikan trasenya. Itu dari Bina Marga, jadi ROW plan," sebut Agung.
Adapun untuk kebutuhan investasi, hingga kini masih dalam proses perhitungan.
Namun sebagai gambaran, untuk membangun konstruksi jalan berbayar secara umum atau at grade mencapai Rp 100 miliar per kilometer.
Sedangkan untuk elevated membutuhkan biaya 3 sampai 4 kali lipat lebih mahal. Kebutuhan investasi ini, di luar anggaran pembebasan lahan.
Perseroan, imbuh dia, tidak akan ikut campur dalam proses tersebut, karena proyek ini sifatnya penugasan pemerintah kepada HK.
"Tanah itu kewajiban pemerintah, bukan komponen investasi. Bagi kami BUJT, sepanjang diadakan oleh pemerintah (tidak ada masalah)," tutup Agung. (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "70 Persen Tol Dala) Kota Batam Dirancang Melayang"
Jembatan Batam Bintan
Selain jalan tol, proyek strategis di Batam lainnya yakni pembangunan Jembatan Batam Bintan.
Jembatan Batam Bintan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan (Jembatan Babin) ternyata tidak masuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Padahal pembangunan Jembatan Babin menjadi satu dari beberapa janji kampanye politik calon presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), 6 April 2019 lalu.
Informasi mengenai tidak dialokasikannya anggaran pembangunan Jembatan Babin dalam APBN 2020 membuat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri H Isdianto kaget.
Kita akan menanyakan janji yang disampaikan (Jokowi) dulu,” ujar Isdianto.
Isdianto mengakui seharusnya pembangunan Jembatan Babin sudah dianggarkan pada tahun ini.
Sebab, Detail Enginering Desain (DED) jembatan tersebut sudah rampung dipersiapkan.
“Kalau DED-nya itu sudah wajib dianggarkan. Kalau tidak tahun ini pasti tahun depan,” kata Isdianto.
Ketika ditanya soal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan kalau DED baru akan disusun tahun depan, Isdianto hanya menjawab akan mempertanyakan hal itu terlebih dahulu ke pemerintah pusat.
“Kita perlu menanyakan kepastiannya. Ini ada informasi yang simpang siur,” tegas Isdianto.
Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi - Kepri Kementerian PUPR Budi Harimawan memastikan kalau anggaran pembangunan Jembatan Babin belum masuk dalam pagu anggaran Kementrian PUPR di APBN 2020 ini.
“Rencana pembangunan Jembatan Babin masih berada dalam tahap penyelesaian FS (Fasibility Study, red).
Karena itu, belum ada pembahasan (pengalokasian) anggaran,” ungkap Budi Harimawan, Selasa (27/8/2019) lalu.
ebelumnya diberitakan saat datang ke Kota Batam, Provinsi Kepri, 6 April 2019 lalu, ada dua janji politik Jokowi yang ditawarkannya kepada masyarakat, jika dia terpilih sebagai Presiden RI.
Di antaranya adalah soal pembangunan Jembatan Babin.
Jembatan yang menghubungkan dua daerah di Kepri ini memang telah lama digadang-gadang akan dikerjakan.
Namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Masyarakat Kepri juga sudah lama menantikan pembangunan jembatan ini.
“Kita perlu menanyakan kepastiannya. Ini ada informasi yang simpang siur,” tegas Isdianto.
Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi - Kepri Kementerian PUPR Budi Harimawan memastikan kalau anggaran pembangunan Jembatan Babin belum masuk dalam pagu anggaran Kementrian PUPR di APBN 2020 ini.
“Rencana pembangunan Jembatan Babin masih berada dalam tahap penyelesaian FS (Fasibility Study, red).
Karena itu, belum ada pembahasan (pengalokasian) anggaran,” ungkap Budi Harimawan, Selasa (27/8/2019) lalu.
ebelumnya diberitakan saat datang ke Kota Batam, Provinsi Kepri, 6 April 2019 lalu, ada dua janji politik Jokowi yang ditawarkannya kepada masyarakat, jika dia terpilih sebagai Presiden RI.
Di antaranya adalah soal pembangunan Jembatan Babin.
Jembatan yang menghubungkan dua daerah di Kepri ini memang telah lama digadang-gadang akan dikerjakan.
Namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Masyarakat Kepri juga sudah lama menantikan pembangunan jembatan ini.
sumber | dok. | tribunbatam.id
