Harianmemokepri.com | Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi Tanjungpinang kembali menggelar aksi unjuk rasa kedua kalinya terkait Omnibuslaw dan ciptaker di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Selasa (13/10).
Dalam aksi demo tersebut para mahasiswa berkumpul di tiga titik lokasi dan berjalan menuju Kantor DPRD Provinsi Kepri yang sudah di jaga ketat Personil Gabungan TNI POLRI dan Satpol PP dengan berpagarkan kawat berduri.
Kapolres Tanjungpinang AKBP Muhammad Iqbal SH Sik Msi didampingi Sekda Kota Tanjungpinang, Ketua Lam Tanjungpinang dan Dandim 0315/ Bintan turun langsung berhadapan dengan para mahasiswa untuk memberikan himbauan.
Salah seorang mahasiswa menyampaikan orasinya yang berisikan tentang penolakan pengesahan Undang-undang Omnibuslaw dan meminta DPRD Provinsi Kepri menyurati Presiden RI untuk mengeluarkan Perpu guna membatalkan UU tersebut.
Mahasiswa juga meminta kepada DPRD Provinsi Kepri untuk deklarasi secara terbuka kepada Presiden RI guna mengeluarkan Perpu pembatalan UU yang kontrofersial itu.
Selanjutnya mereka (mahasiswa-red) juga mengencam keras resperensifitas dari pihak aparat keamanan yang terjadi di pusat maupun daerah pada gerakan aksi sebelumnya .
Kapolres Tanjungpinang AKBP Muhammad Iqbal SH Sik Msi mempersilahkan para mahasiswa menyuarakan aspirasi dengan tertib. Pihaknya akan memfasilitasi terhadap apa yang akan disampaikan oleh mahasiswa, karena dari pihak Polres sendiri telah menemukan adanya indikasi anarkis.
“Negara kita saat ini sedang dilanda musibah Covid 19, saya harapkan kepada mahasiswa jangan seperti di wilayah lain banyak terjadi kerusuhan yang disusupi oleh penumpang gelap, jika murni mahasiswa saya yakin dan percaya tidak ada rusuh, saya selaku Kapolres mengharapkan silakan menyuarakan aspirasi, kita akan berkomunikasi dengan anggota dewan, ingat jangan mau kita terprovokasi,” tegas Kapolres.
Sementara itu, Ketua LAM Kota Tanjungpinang H Wan Rafiwar mengatakan bahwa dirinya mengharapkan kepada anak-anak mahasiswa memberikan pendapat santun dan tertib.
“Saya sebagai orang tua sangat sedih melihat ini, tapi itulah hak-hak demokrasi, apapun permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang lebih baik kita duduk bersama dan saling bermusyawarah, mari kita membawa hak kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mengharapkan aksi ini agar tertib,” jelas Wan Rafiwar.
14 Pengunjung
