oleh

LPKTN RI : Tidak Ada Pencabutan Izin Pinang Lestari

HARIAN MEMO KEPRI,  TANJUNGPINANG – Statemen Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Burhanuddin di sebuah media cetak menuai banyak tanggapan dari masyarakat.

Pasalnya, di media tersebut Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya melalui tim investigasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Disperindag Provinsi Kepri  menemukan banyak produk yang dipasarkan oleh Swalayan Pinang Lestari Tanpa SNI.

Di media cetak harian itu juga menuliskan bahwa Disperindag Provinsi Kepri telah memberikan sanksi kepada Swalayan Pinang Lestari berupa pencabutan izin atau sanksi keras dikarenakan selain kedapatan melakukan oplosan pada produk beras. Swalayan Pinang Lestari juga telah terbukti menjual barang – barang tidak ber – SNI tersebut kepada konsumen.

Menanggapi hal itu,  Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Republik Indonesia ( LPKTN – RI ) Kepri yang dikomandani oleh pria yang akrab disapa Tomo ini segera mengambil langkah sesuai dengan tupoksinya.

Menurut Tomo,  atas pemberitaan itu dirinya langsung berkomunikasi dengan pihak Disperindag Provinsi Kepri, menanyakan langsung kepada yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan Konsumen disana tentang kebenaran pemberitaan tersebut.

” Sudah saya tanyakan, dari dua orang yang saya tanyakan, dua duanya menjawab bahwa berita itu tidak benar, tidak sesuai dengan realita atau kondisi sebenarnya, jadi  sampai saat ini tidak ada Disperindag provinsi Kepri mencabut izin Pinang Lestari,” jelasnya.

Pemberitaan itu,  lanjut Tomo,  ditulis pada hari senin tanggal 2 Oktober 2017 disebuah media cetak yang berpengaruh di Tanjungpinang. Dirinya sangat menyayangkan atas penerbitan berita tersebut karena menulis tidak sesuai dengan realita.

” Kalau memang benar media itu menulis berdasarkan fakta dilapangan ya harus menunjukkan bukti bahwa tulisannya itu benar, setidaknya sumber yang disebutkan itu mengakuinya, atau kalau tidak mengakuinya ya ada bukti yang lain misal rekaman bisa juga yang lain, ” terangnya.

Tomo mengatakan juga, bahwa dirinya pernah membaca tentang kode etik jurnalistik yang menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ada juga yang menyatakan bahwa Wartawan Indonesia diharuskan untuk selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

” Seharusnya media yang sudah memiliki kredibilitas di bidangnya seperti mereka sudah bisa memberikan contoh kepada media lain di Tanjungpinang,  karena sudah jelas mereka adalah media senior dan profesional, bukan media baru atau sembarang,” katanya.

BACA JUGA :  Menteri Kabinet Indonesia Maju Kunjungi Provinsi Kepri

Untuk mengecek kebenaran berita tersebut LPKTN – RI langsung menuju ke lokasi dan tidak menemukan barang tidak ber – SNI di Swalayan Pinang Lestari seperti yang diberitakan.

” Kami datang kesana dan melakukan pengawasan sesuai dengan Tupoksi kami,  kami juga telah melakukan pengecekan produk yang dijual,  namun kami tidak menemukan produk yang tidak ber – SNI,” jelas Tomo.

Di lokasi yang sama, bagian personalia Swalayan Pinang Lestari Astria mengatakan, bahwa beberapa waktu yang lalu ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan  ( Disperindag ) Provinsi Kepri datang dan melakukan pemeriksaan produk – produk yang dipasarkan oleh Swalayan Pinang Lestari.

” Mereka mengecek produk yang kami pasarkan dan ada yang menurut mereka itu salah, tapi kami tidak tau sama sekali kalau itu salah atau tidak boleh diedarkan,” kata Astria.

Menurutnya,  seharusnya Disperindag melakukan sosialisasi tentang produk yang boleh dijual atau tidak kepada pengusaha.  Sehingga kalau memang tetap menjual produk yang sudah dilarang bisa langsung ditindak.

” Sama sekali kami tidak pernah menerima informasi dari Disperindag terkait produk yang boleh beredar, jadi kalau ada sales yang datang menawarkan barang, kami anggap itu legal atau barang boleh diedarkan,” jelasnya.

Astri juga menjelaskan,  setelah diberitahu Disperindag bahwa ada produk di Pinang Lestari yang tidak boleh diedarkan, maka pihaknya langsung mengemas produk tersebut dan diganti dengan produk baru.

” Kami memang tidak tau,  setelah dikasih tau kami langsung menarik barang tersebut dan mengganti dengan yang sesuai arahan Disperindag,” akunya.

Astri memohon kepada pihak terkait agar mempertimbangkan keputusan untuk menutup Swalayan Pinang Lestari, kalaupun memang akan ditutup setidaknya pihak terkait memikirkan dan memberikan solusi kepada karyawan yang akan terkena imbasnya.

” Ada 187 orang karyawan Pinang Lestari, itu kalau mereka sendirian, kalau mereka adalah tulang punggung keluarga masing – masing,  pastinya nilai imbas itu akan meningkat berkali lipat,  terus mau dibawa kemana nasib mereka,” kata Astria mengakhiri pembicaraan.  (O9I )

 

 

Bp Batam 2020 dprd lingga 2021

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.