Diduga Surat Edaran dari LSM Ingin Memprovokasi Masyarakat Lingga Dengan Pemerintah Daerah

HARIANMEMOKEPRI.COM -- Beredarnya surat tentang pengusulan rehabilitasi rumah tak layak huni dan pembangunan rumah layak huni oleh salah satu lembaga bernama LSM Infrapol Nusantara Indonesia di wilayah Kabupaten Lingga, diduga membangun survei yang bersifat provokatif dari warga masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Diketahui surat edaran yang berisi tentang pernyataan dari LSM Infrapol Nusantara Indonesia sudah beredar hampir seluruh Desa yang ada di Kabupaten Lingga.

Baca Juga: Kukuhkan Pengurus Perbakad WPSC, Brigjen TNI Yudi Yulistyanto: Dapat Tercetak Generasi Yang Terampil

Pantauan awak media Harianmemokepri.com pada tanggal 27 Februari 2023 sudah ada beberapa Desa di Kabupaten Lingga yang selesai menandatangani dan akan mengembalikan surat tersebut kepada LSM Infrapol Nusantara Indonesia 

Berdasarkan fakta-fakta yang di temukan bahwa

1. Lembaga tersebut baru terdengar khususnya di wilayah Kabupaten Lingga.

2. Kolom tanda tangan pendukung dan para saksi dari LSM Infrapol Nusantara Indonesia masih dalam keadaan kosong.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Mengamankan Ratusan Ribu Rokok Ilegal di Perairan Sekupang

3. Warga masyarakat diminta menandatangani surat tersebut. Dengan pernyataan seperti yang tertera pada lampiran 1 dan 2 surat tersebut.

4. Pernyataan yang tertera pada lampiran kedua diduga bersifat memprovokasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut bertuliskan atas dasar Allah yang Maha Esa kami menyatakan yang sebenar-benarnya "keadaan dan kehidupan" kemiskinan yang kami derita puluhan tahun tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah Daerah, dan tidak pernah juga mendapatkan dari dana DBH PBB Migas dan dana DBH lainnya sejak tahun anggaran 2010-2020.

Baca Juga: Spa Central Buka Lowongan Kerja di Batam, Cek Persyaratan Lengkapnya Disini

Dengan beredarnya surat ini masyarakat diminta untuk menandatangani dengan tanpa paksaan 

Salah satu warga inisial Z mengatakan, jangan jual nama warga masyarakat terutama terkait hal seperti ini apalagi dirinya tidak memahami konsep yang diberikan LSM Infrapol Nusantara Indonesia