oleh

KPU Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pilgub 2020

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menggelar rapat kerja bersama stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kampanye Pilgub tahun 2020 di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (15/09).

Dalam rapat tersebut membahas titik pemasangan APK (alat peraga Kampanye), titik wilayah APK, serta pengaturan pelaksanaan kampanye di masa Covid 19.

Komisioner KPU Muhammad Yusuf HM, M, ed menjelaskan, “Hari ini kita fokus pada tempat pemasangan APK ( alat peraga Kampanye ) dan rapat umum, yang selama ini menjadi permasalahan antara peserta pemilu dan Bawaslu karena tidak tertib dalam pemasangan APK,” ujar Yusuf.

Jajaran Kepala OPD dan FKPD Kota Tanjungpinang Hadir dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pada Pilgub Tahun 2020 ( Foto : Indrapriyadi / Harianmemokepri.com )
Jajaran Kepala OPD dan FKPD Kota Tanjungpinang Hadir dalam kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pada Pilgub Tahun 2020 ( Foto : Indrapriyadi / Harianmemokepri.com )

Lanjut Yusuf, dari KPU sendiri menyediakan maksimal 5 baliho per paslon karena Pasangan calon ada tiga berarti ada 15 baliho yang KPU siapkan, untuk jumlah di Tanjungpinang ada 45 (empat puluh lima) baliho yang terpasang jika para paslon menggunakan jumlah maksimalnya, para paslon boleh menggunakan lebih sedikit dari itu tergantung kesepakatan dari paslon untuk pembuatan alat peraga yang di sediakan oleh KPU,” ungkapnya.

“Sedangkan untuk titik pemasangan APK kita sedang menunggu surat dari Walikota Tanjungpinang, sementara ini kita menggunakan titik yang lama secara umum di empat kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, ada empat tempat terlarang dari KPU dalam pemasangan APK yakni, tempat ibadah dan perkarangan, Perkantoran Pemerintahan, tempat pendidikan, dan Fasilitas Rumah Sakit ini tertuang dalam aturan PKPU secara nasional nomor 10 tahun 2020,” tutup Yusuf.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhammad Zaini memberikan masukan kepada KPU.

“Ada beberapa masukkan yang kami berikan kepada KPU, Pertama, kejelasan jumlah pemasangan APK se Kota Tanjungpinang, kedua, terkait pemasangan zona harus di jelaskan di mana saja titik yang tidak di perbolehkan inilah yang menjadi dasar bagi stakeholder Pemko Tanjungpinang dan Jajarannya untuk menentukan titik – titik yang di tentukan tidak terdapat zona yang tidak di perbolehkan, ” ujar Zaini.

BACA JUGA :  Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Anggaran Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun 2021

“Menurut kami pengalaman pemilu 2019 dan pilkada 2018 ketika regulasi tidak jelas nanti akan berpengaruh pada peserta pemilu sehingga tidak ada kepastian hukum, maka harapan kami pada Pilkada 2020 ini dari segi titik zona KPU betul-betul Form terhadap titik zona KPU harus memberikan kepastian hukum sehingga peserta pemilu sudah nyaman untuk memasang pada titik – titik yang jelas dan tidak ada keraguan bagi peserta pemilu serta kepastian hukum titik mana saja yang di perbolehkan,” tutup Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang.

 

Bp Batam 2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.