KPU Kepri Berikan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati ketika di wawancarai oleh awak media ( foto Indrapriyadi/HarianMemoKepri.com )
Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati ketika di wawancarai oleh awak media ( foto Indrapriyadi/HarianMemoKepri.com )

Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, Anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati SE. MM mengatakan pihaknya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyampaikan sosialisasi kepada pemangku kepentingan seperti LSM, partai politik, media kemudian mereka memahami bagaimana proses untuk pendaftaran verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu 2024.Mana yang menjadi domain KPU RI, domain KPU Provinsi dan domain KPU Kabupaten/Kota.

BACA JUGA :  LPK- RK : Gula halus atau Rafinasi Tak Layak Konsumsi bagi Rumah Tangga

“Tadi ada beberapa hal yang kita ketahui bersama pada partai politik. Jadi khusus partai baru dan yang tidak memenuhi para menteri riset maka dia harus dilakukan pendaftaran administrasi dan verifikasi faktual. Tapi kalau dia lolos dan memiliki kursi di DPR RI hanya mendaftar dan verifikasi administrasi,” ungkap Sriwati di Hotel Aston Tanjungpinang, Jum’at ( 29/07 ).

Sri juga melanjutkan untuk di tahun 2024 dalam sistem informasi Partai Politik ( Sipol ) terdapat 38 partai yang terdaftar namun akan di umumkan pada tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan proses pendaftaran dan berdasarkan data yang di input SIPOL serta berkasnya di bawa ke KPU RI dalam rangka penetapan.

BACA JUGA :  Sebanyak 1.229.424 Jiwa di Tetapkan KPU Pada DPTHP-2 Tingkat Provinsi Kepri

“Dari 38 ini nantinya dilakukan Pendaftaran verifikasi terhadap peserta pemilu, apakah dia memenuhi syarat atau tidak maka akan di umumkan pada tanggal 14 Agustus 2022, setelah itu baru proses pencalonan. Kalau untuk pencalonan masih mengikuti UU nomor 07 tahun 2017 misalnya DPRD Provinsi maksimal dari 35 hingga 120 kuotanya sesuai dengan jumlah penduduk,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.