Klarifikasi Humas Pemkab Anambas Terkait Release Berita Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang

  • Whatsapp

Harian Memo Kepri, Anambas — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) memberikan klarifikasi terkait release berita pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 lalu.

Release berita ini terkait dengan adanya Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum 2019 di wilayah Anambas.

Muat Lebih

Pada media harianmemokepri.com release berita yang diberikan Pemkab Anambas telah diterbitkan dengan judul “Pemkab Anambas Gelar Rapat Koordinasi Pemilu Ulang“.

Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak mendorong untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut Humas, kehadiran Bupati dalam rapat koordinasi pada hari Sabtu 20 April 2019, adalah untuk memenuhi undangan KPU terkait akan diadakannya PSU di empat TPS yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Humas juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres Anambas , Danlanal atau yang mewakili, Kacabjari atau yang mewakili, Kepala OPD Bakesbangpol , Ketua KPU beserta Komisionernya, Bawaslu beserta Komisionernya, dan para peserta Pemilu 2019 (Pimpinan Partai Politik/yang mewakili).

Dalam rapat Bupati KKA menegaskan bahwa pelanggaran tersebut harus dikaji dan dipelajari sesuai dengan Undang-Undang (UU) terhadap kriteria-kriteria pelanggaran Pemilu.

Jika memang masuk di dalam kriteria pelanggaran Pemilu maka yang berhak untuk menentukan PSU adalah kewenangan KPU sesuai dengan tingkatan daerahnya, karena untuk memilih ulang atau tidak memilih ulang bukanlah ranah pihak Pemerintah.

Karena ada dua konstitusi yaitu KPUD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyelenggara Pemilu 2019 tersebut, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pengawas Pemilu 2019, hal ini jelas di atur oleh Undang-Undang Pemilu.

“Kami sampaikan bahwa PSU yang direncanakan itu atas rekomendasi dari Panwascam kepada KPU, bukan dari dorongan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini netral,” tulis Humas Pemkab Anambas dalam klarifikasinya, Minggu (21/04/2019)

Humas juga menjelaskan bahwa Ketua KPUD KKA Jupri Budi mengatakan, kedatangan Bupati KKA Adul Haris, SH, dan lainnya saat Rakor itu merupakan undangan dari KPUD KKA.

“Rakor di Aula Siantan Nur itu atas undangan KPUD KKA. Karena adanya rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Jemaja dengan titik TPS 01 dan TPS 08 Kelurahan Letung dan Panwascam Kecamatan Siantan dengan titik TPS 11 Kelurahan Tarempa dan TPS 03 Kelurahan Tarempa Timur,” katanya.

“Untuk itu PSU akan dilaksanakan tanggal 27 April 2019 secara serentak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami sangat mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang hadir dan menyempatkan waktu beliau untuk menghadiri rakor pada saat itu,’ lanjut Jupri

Akhir klarifikasi Humas Pemkab Anambas meminta maaf terhadap release berita tentang Rapat Koordinasi Peungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 20 April lalu.

“Kami atas nama Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mohon maaf untuk mengklarifikasi terhadap berita tentang Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang(PSU) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menarik berita yang dirilis pada hari Sabtu tanggal 20/04/2019. Terimakasih,” tulisnya.

Penulis : Pinni
Editor : Tomo
Sumber/Dok : Humpro Anambas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.