Ketua HNSI Lingga Angkat Bicara Terkait Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Ketua HNSI Kab.Lingga, Distrawandi
Ketua HNSI Kab.Lingga, Distrawandi

Lingga — Ketua HNSI Kabupaten Lingga, Distrawandi angkat bicara terkait pemberitaan tentang dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Desa Rejai, serta pemberitaan bahwa Dinas Perikanan akan membuat laporan ke Satgas pengawas distribusi.

Selain itu Distrawandi juga mempertanyakan wewenang pengeluaran rekom penerima BBM bersubsidi di Lingga. Kamis, (25/03/21).

Kepada awak media harianmemokepri.com Distrawandi mangatakan, persoalan BBM di Lingga di nilainya hari ini pemerintah Gamang melakukan kebijakan, karena permasalahan yang terjadi selain sudah lama, pemerintah sudah pasti mengetahui.

“Persoalan ini sudah bertahun-tahun saya rasa. terkait dulu dengan minyak tanah, Kalau saya sebagai ketua nelayan saya tidak ikut campur terlalu banyak, karena hanya beberapa saja nelayan yang menggunakan minyak tanah, tapi lumayan karena ada juga Kelong atau pukat bilis yang menggunakan minyak tanah,”

“Cuma setelah diatur kemarin, terkait hal minyak tanah itu sudah dianggap tidak bermasalah, sekarang tinggal tergantung pengaturan BBM Solar yang bersubsidi untuk nelayan,” kata Distrawandi.

Distrawandi juga menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lingga, sudah mencoba mengurai benang kusut tentang BBM bersubsidi tersebut, maka diaturlah yang untuk nelayan-nelayan, perhubungan darat perhubungan darat, dan perhubungan laut perhubungan laut.

“Karena sesuai UU, terkait dengan BBM bersubsidi ini, dari Sabang sampai Merauke ada beberapa tempat yang satu harga, dengan harga, 5.150 yang didapati oleh nelayan, terkait harga 5.150 itu, itu agen yang memiliki register dari BPH Migas,”

“Untuk di Lingga sendiri agen yang memiliki register dari BPH migas contohnya seperti akok Senayang, Edi Gipson, cuma yang tidak saya ketahui dengan jelas Adrian Pensuri apakah masuk daftar dalam agen untuk nelayan, atau tidak, itu pemerintah lah yang tau,” lanjutnya.

Distrawandi juga meminta, awak media mempertanyakan apakah SK dari Bupati sudah berlaku, atau diketahui, atau sudah melalui kesepakatan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan apakah bisa dipertanggung jawabkan.

“Kalau semuanya sudah, berarti tidak ada masalah disitu, berarti SK Sub penyalur yang dikeluarkan oleh Bupati Lingga itu sah dan tidak akan menjadi temuan,” ujar Distrawandi.

Distrawandi mengkhawatirkan, permasalahan tersebut bukan di Sub penyalur pemegang SK dari Bupati, melainkan diduga ada kesalahan, karena menurutnya Sub penyalur saat ini tidak memegang nomor register, tetapi hanya memegang nomor SK Bupati.

“Terkait ada Satgas Pemantau BBM, atau pun BBM yang didapati masyarakat nelayan, ini mereka harus memiliki rekomendasi pembelian dari pemerintah. Kemudian pertanyaan kami dari HNSI, wewenang yang mengeluarkan rekomendasi ini, apakah dari DKP Provinsi, atau Dinas Perikanan Kabupaten Lingga,” tanya Distrawandi.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak BPH migas, belum berhasil di hubungi.

 22 Pengunjung

hijau dan putih profesional iklan promosi diskon ongkos kirim banner landscape (512 × 200 piksel)
whatsapp image 2022 04 29 at 12.49.43 whatsapp image 2022 04 30 at 15.19.45 (1) hari kebangkitan nasional 2022 (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.