HARIANMEMOKEPRI.COM — Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan penanganan permasalahan fasilitas umum (fasum) di kawasan pemukiman yang dikembangkan oleh pihak swasta.
Sebagai langkah awal yang diinisiasi oleh Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, adalah dengan mengumpulkan para pengembang perumahan, dalam kegiatan sosialisasi aturan proses penyerahan aset prasarana dan sarana utilitas PSU perumahan di Kantor Walikota Tanjungpinang Kamis (17/2023) beberapa waktu lalu.
“Warga yang tinggal di perumahan sering menyampaikan keluhan terkait dengan fasilitas umum (fasum) di lingkungannya ke pemerintah kota. Kita tentu tidak bisa segera melakukan tindakan, karena asetnya belum diserahkan ke pemko dan masih menjadi tanggung jawab pengembang. Mekanisme penyerahan aset inilah yang akan segera kita percepat,” ungkap Walikota Tanjungpinang Hj Rahma
Baca Juga: 5 Kisah Mistis di Kota Tua Jakarta yang Bikin Merinding Inilah Kisah Selengkapnya
Dirinya melanjutkan, Tanjungpinang telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa.
Perda yang mengatur mengenai penyerahan PSU itu, menurut Walikota Tanjungpinang Hj Rahma menjadi pedoman Pemko Tanjungpinang untuk mempercepat masalah penyerahan aset.
“Dari sekitar 275 perumahan yang ada di Tanjungpinang, baru 11 perumahan yang PSU nya telah menjadi aset pemko. Kondisi ini yang menyebabkan pemko tidak dapat begitu saja melaksanakan kegiatan perbaikan atau perawatan fasilitas umum di perumahan yang asetnya belum diserahkan,” ucap Rahma.
Baca Juga: Pacri Nanas Khas Melayu Miliki Rasa yang Unik Inilah Bahan dan Cara Membuatnya
