HARIANMEMOKEPRI.COM — Kementerian PUPR akan segera turun ke Tanjungpinang guna memantau langsung proyek ABPN di Provinsi Kepri yang terbengkalai sebagaimana temuan proyek APBN di Provinsi Kepri yang bermasalah.
Temuan proyek APBN di Provinsi Kepri yang bermasalah inipun langsung disampaikan pihak Perwakilan Masyarakat Kontruksi (PMK) Tanjungpinang saat mendatangi Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (05/2023).
Menurut Andi Cory ketua koodinator Masyarakat Kontruksi Tanjungpinang atau mewakili warga Penyengat, Senggarang dan Kampung Bugis khususnya kota Tanjungpinang menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pihak kementerian PUPR di Jakarta.
Baca Juga: Rumah Makan Seafood Mirnasyari Sajikan Keindahan Alam Dari Atas Kapal Sembari Menyusuri Hulu Riau
Andy Cory menjelaskan terdapat disetiap bidang yang bermasalah, dan peruntukannya tidak menyentuh kepada masyarakat juga sejumlah proyek yang dimonopoli oleh mafia proyek jaringan luar daerah Kepri.
“Kami tidak mau daerah Kepri khususnya Tanjungpinang dijadikan sebagai bangkai kontruksi, karena pekerjaan kontraktor luar yang tidak layak serta asal asalan saja dan kami ingin setiap proyek yang bersumber dari dana APBN yang terbaik dan berkualitas pekerjaannya,” jelas Andy Cory saat bertemu dengan pejabat Eselon III di Kantor Kementerian PUPR.
Tak hanya itu saja, Andy Cory menyerahkan dokumen serta dokumentasi proyek yang terbengkalai bahkan menjadi bangkai di Kepri khususnya Tanjungpinang kepada pihak Kementrian PUPR di Jakarta.
Baca Juga: Tim Spotdirga KASAU Berikan Sosialisasi Kedirgantaraan di Lanud RHF Tanjungpinang
Dirinya mengungkapkan untuk proses lelang yang dilaksanakan oleh BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) perlu dievaluasi kembali termasuk kinerja oknum-oknum yang notabenenya selalu memenangkan rekanan bisnisnya dan terkesan membentuk suatu jaringan mafia proyek sehingga kontraktor lokal diabaikan.
