Kepulauan Riau

Ansar Ahmad Pimpin Rapat Persiapan Kepri Sebagai Tuan Rumah Summit GTRA

18
×

Ansar Ahmad Pimpin Rapat Persiapan Kepri Sebagai Tuan Rumah Summit GTRA

Sebarkan artikel ini
Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah

KEPRI (HMK) — Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (13/2023).

Terkait sertifikasi lahan pesisir dan pemukiman di atas perairan yang masih menemui hambatan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Ansar mengajak semua Kabupaten/ Kota untuk mendorong ini bersama ke Kementerian agar segara mendapatkan pengesahan.

Ansar Ahmad dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan deklarasi Wakatobi 2022 telah disepakati bahwa Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023. GTRA Summit merupakan forum untuk membahas berbagai permasalahan sengketa tanah dan peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Dengan persiapan yang lebih awal kita berharap pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau akan nada inovasi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. InsyaAllah dengan kehadiran Bapak Presiden nantinya dapat kita rangkaian dengan beberapa kegiatan untuk mendukung dan mendorong UMKM serta percepatan invetasi,”ujar Ansar.

Baca Juga: Gubernur Kepri Resmikan Penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik

Baca Juga: Pemprov Kepri Kucurkan Dana Rp 6,6 Milyar Untuk Revitalisasi Akau Potong Lembu

Untuk pelaksanaan GTRA Summit 2023 ungkap Gubernur Ansar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BPN Provinsi Kepulauan Riau akan membantu kurang lebih 2.500 sertifikat, dengan lebih menfokuskan sertifikat untuk masyarakat di wilayah pesisir dan di atas perairan.

“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana CSR. Untuk pola dana CSR ini nanti dirapatkan dulu dan akan di komunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan kita tambah dengan jumlah yang sama sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat.
Kita dorong untuk Kabupaten/ Kota untuk ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya bersama kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai untuk sertifikasi lahan pesisir dan diatas perairan,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *