Kasus Sengketa Lahan Desa Linau, Awe: Pemerintah Akan Sediakan Kuasa Hukum

oleh
Perwakilan Masyarakat Desa Linau saat melaksanakan Audiensi bersama Bupati Kabupaten Lingga, Alias Wello (foto. Herdoni)

Kepri HMK, Lingga — Terkait kasus sengketa lahan yang tak kunjung selesai, masyarakat Desa Linau mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Lingga, Jumat (28/12/18).

Hal ini dilakukan untuk mengadukan nasib sekaligus meminta solusi atas permasalahan yang mereka alami kepada Bupati Lingga Alias Wello.

“Kami datang dengan penuh harapan agar Pak  Awe (Bupati Lingga-red) secara langsung dapat membantu mengembalikan hak kami,” jelas Supriyadi (40) salah satu perwakilan Masyarakat Desa Linau.

Ia menjelaskan bahwa sekarang, sertifikat lahan yang dipersengketakan telah dimiliki oleh seseorang yang bernama Bambang dan Dewi Kartika yang juga merupakan Mantan Camat Lingga Utara.

“Ada sekitar 354 sertifikat berada di tangan Bambang, dan sisanya sebanyak 46 Sertifikat kami duga berada di tangan Dewi Kartika. Sebelumnya memang pihak Desa telah di panggil oleh yang bersangkutan ke Jakarta pada Tahun 2016 silam,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Lingga, Alias Wello (foto. Herdoni)

Sekedar untuk diketahui dalam penegasannya, berdasarkan perjanjian kerjasama MOU halaman 15 disebutkan sebagai berikut :

“Apabila pihak kedua dengan sengaja melalaikan kewajibannya, maka seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan, menjadi tanggung jawab pihak kedua, serta sertifikat anggota petani plasma pihak pertama harus segera dikembalikan dalam keadaan tidak dibebani dalam hak apapun juga, dan izin pihak kedua dapat dicabut,” ungkap Supriyadi sambil membaca penggalan perjanjian kerjasama.

Sementara itu, Kepala Desa Linau Musdar (41), yang juga ikut hadir dalam pertemuan dengan orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Lingga ini mengaku, dirinya dulu pernah melihat secara langsung 345 sertifikat tersebut.

“Kami pernah melihat secara langsung 354 sertifikat itu dipegang oleh pak Bambang, bahkan kami juga sempat diberikan fotocopy oleh stafnya yang bernama pak Maryono,” katanya.

Musdar menambahkan, selama belasan tahun patut diduga pihak pertama (Masyarakat Desa Linau-red) telah tertipu.

“Saya pernah mendengar Bambang mengatakan sertifikat berada ditangannya. Dia mau mengembalikan dengan syarat masyarakat harus memberikan dana sebesar Rp 4 Milyar sebagai ganti rugi terhadap sertifikat yang dipegangnya itu,” jelasnya.

Didampingi Kepala Kesbangpol Kabupaten Lingga Armia, dan juga Wakil Bupatinya M. Nizar, Alias Wello sambil bercanda mengaku pusing terkait permasalahan yang menimpa masyarakatnya,”Pening kepale aku,” kata Awe sembari tersenyum ringan saat ditemui di kantornya.

Awe menyampaikan secara jelas, Pemerintah Kabupaten Lingga akan berupaya membantu dengan menghadirkan kuasa hukum atau lawyer untuk menuntut hak Masyarakat Desa Linau.

“Mereka (Masyarakat Desa Linau-red) menyampaikan permasalahan rumit yang sudah belasan tahun belum juga terselesaikan, dan perlu adanya bantuan hukum dari pihak pemerintah. Kita akan sedikan lawyer untuk mereka,” ungkapnya.

Penulis : Herdoni
Editor  : Amri