Beranda Berita Kepri Inginkan Transparansi Pembangunan di Desanya, Sejumlah 6 Orang Warga Desa Belungkur Datangi...

Inginkan Transparansi Pembangunan di Desanya, Sejumlah 6 Orang Warga Desa Belungkur Datangi Kantor Inspektorat Pemkab Lingga

0 views
6 Warga Desa Belungkur di ruangan Kantor Inspektorat Kabupaten Lingga, Selasa (29/01/19). ( Herdoni HMK )

Kepri HMK, Lingga — Sejumlah 6 orang masyarakat Desa Belungkur hari ini, Selasa (29/01/19) siang, mendatangi Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lingga.

Amrullah, salah satu warga yang datang, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta pihak Inspektorat transparan tentang temuan serta tahapan pembangunan di Desa Belungkur.

“Tujuan kami kesini selaku perwakilan dari masyarakat pertama meminta transparansi mengenai temuan pihak inspektorat di lapangan tentang tahapan pembangunan di Desa Belungkur,” katanya.

Sementara Ridwan salah satu warga yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan tentang kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak terselesaikan dan tidak tersentuh di tahun 2018.

“Kekecewaan kami juga berdasarkan dengan pembangunan di tahun 2018 lalu, pembangunan tahap ll belum selesai hingga sekarang, dan malah pembangunan tahap lll, tidak tersentuh sama sekali,”ucapnya.

Masih menurut ridwan, adapun pembangunan tahap ll yang tidak selesai tersebut berupa, pembangunan lapangan voli dusun l hanya selesai sekitar 30â„… sekarang dilanjutkan lagi, namun Ridwan menduga tahapan pembangunan tersebut sudah kadaluwarsa.

“Pembangunan jalan semenisasi gang sunu dusun ll yang ditargetkan 230 meter namun yang terlaksana hanya 70 meter, selanjutnya untuk pembangunan tahap lll yang tidak tersentuh sama sekali yaitu pembangunan Masjid Al Ikhlas Dusun l, pembangunan Jalan Rinyau Dusun l, dan Jalan Sagai Dusun ll,” ujarnya.

Ridwan juga mengeluhkan tentang sistem pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa Belungkur, Muhlizan.

“Temuan kami setiap anggaran desa itu semua diurus sama kepala desa malah bukan bendahara yang pegang, begitu juga dengan tugas TPK, setiap perbelanjaan barang dan sebagainya semua kepala desa yang ambil tugas, TPK cuma di beri wewenang mengurus pasir dan batu saja,” terangnya.

Ridwan mengakhiri dengan penjelasan tentang kinerja kepala desa yang dinilai tidak sesuai diantaranya, tidak adanya surat laporan pertanggungjawaban pembangunan, dan di tahun 2017 tidak adanya pelaporan akhir mengenai dana desa.

Terpisah, Kepala Desa Belungkur Muhlizan, menyampaikan bahwa dirinya akan segera mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas masalah ini.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan temui BPD untuk mengadakan pertemuan bersama masyarakat tentang dana anggaran yang belum terealisasi,” tuturnya kepada harianmemokepri.com, Selasa (29/01/19).

Penulis : Herdoni
Editor  : Tomo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.