Genjot Penerimaan Daerah Sektor Pajak, Pemko Tata Tiang Reklame

waktu baca 3 menit
Rabu, 20 Apr 2022 13:38 0 8 Indra Priyadi

Tanjungpinang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang, melakukan penertiban tiang reklame yang tidak memiliki izin dan membayar pajak. Hal ini bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Penertiban konstruksi reklame yang terpasang dalam rangka penataan sehingga tidak mengganggu estetika di sepanjang Jalan D.I. Panjaitan, KM. 9, Tanjungpinang, dicabut dengan mengunakan mesin pemotong besi dan diamankan di kantor Satpol PP.

Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri, yang memimpin penertiban tersebut mengatakan, hari ini, DPMPTSP bersama BP2RD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan para pengusaha reklame.

“Kita meminta mereka untuk menata posisi reklame dan bagi yang belum membayar pajak, juga kita tegas untuk segera membayar pajak, jika tidak akan dibongkar,” ucap Marzul, Selasa (19/4).

Selain itu, kata Marzul, pihaknya juga telah memberikan batas waktu kepada pengusaha untuk menyelesaikan perizinan dan pembayaran pajak sampai dengan 28 April 2022.

Sementara untuk memindahkan seluruh reklame yang posisinya menganggu estetika kota, diberikan batas waktu sampai 10 Mei 2022.

“Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan PAD dari penerimaan pajak reklame. Selain itu, juga untuk penataan kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk izin reklame ukuran 6 meter ke bawah di terbitkan langsung oleh DPMPTSP. Sedangkan ukuran 6 meter ke atas konstruksi reklamenya harus ada persetujuan bangunan gedung (PBG), karena konstruksinya itu harus benar-benar kuat.

Kemudian, BP2RD menerbitkan untuk reklame insidentil seperti spanduk, baliho, banner, poster, peragaan, umbul-umbul, film atau slide.

“Tadi, papan reklame ukuran 6 meter ke bawah di sini, kita temukan ada sekitar 19 buah, salah satu contoh seperti reklame oppo dan telkomsel ini. Tapi tidak hanya ini saja, yang lain juga kita tertibkan semuanya,” pungkasnya.

Penyisiran terhadap reklame tidak berizin dan sesuai aturan ini, ia melanjutkan akan terus dilakukan dan berkelanjutan. Hal ini, supaya penerimaan daerah dari sumber pajak semakin meningkat.

Sementara itu, Plt. Kepala BP2RD Kota Tanjungpinang, Said Alvie menjelaskan penertiban ini mengikuti Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, serta Penataan Konstruksi Reklame, kepada pengusaha reklame di Kota Tanjungpinang.

“Penertiban ini dalam rangka penataan kota, jadi kita atur posisinya biar rapi, sehingga estetika dari letaknya kelihatan. Alhamdulillah dari pihak oppo dan Realme sudah bersedia untuk dilakukan pemindahan konstruksinya,” tuturnya.

Terkait, pembayaran pajak, Alvie mengatakan, izinnya nanti dikeluarkan dari DPMPTSP, sekaligus untuk pembayaran pajaknya. Kalau yang menempel nama usahanya tidak dikenakan pajak, tapi untuk promosi usaha ada pajaknya.

Di 2022 ini, target PAD dari sektor pajak reklame senilai Rp3,174 miliar. Saat ini, realisasi penerimaan pajak dari sektor reklame per 8 April 2022 sudah mencapai 16,24% dan dirinya optimis sampai akhir tahun nanti bisa mencapai target 100 persen.

“Kita terus berupaya untuk mencapai target PAD dari potensi pajak reklame. Karena itu, ia minta pemilik reklame sadar untuk membayar pajak dan penempatannya pun tidak menyalahi aturan dan harus memiliki izin,” pungkasnya.

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

harian tni kepri

revisi iklan dan medsos

post 1080x1080
whatsapp image 2022 11 18 at 11.27.52

Smsi Group