Fakultas Kelautan dan Perikanan Umrah Bekerjasama dengan CSF Terkait Studi Kasus Pulau Bintan

Harian Memo Kepri | Tanjungpinang — Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) melalui Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Bekerja sama dengan Conservation Strategy Fund melaksanakan diseminasi hasil penelitian dampak tumpahan minyak terhadap ekonomi wisata di WPP 711 di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (05/02/20).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plt Gubernur Provinsi Kepulauan yang diwakili oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Hukum Mariani Ekowati.

Terlihat hadir Rektor Kampus Umrah, Kapolda Kepri diwakili oleh Ditpolairud Polda Kepri, Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Kepri, Peneliti KKP Dr Umi Muawwamah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Bintan dan Tanjungpinang, Kepala dinas Lingkungan hidup Kepri, Bintan dan Tanjungpinang, beserta seluruh General Manager Resort Lagoi Kabupaten Bintan.

Dr Agung Dhamar Syakti Selaku Dekan Marine Science And Fisheries Faculty Umrah mengatakan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management Areas) atau di singkat WPP, menggambarkan pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

Peta WPP RI pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 melaui keputusan Menteri Pertanian Nomor 995 /Kpts /IK. 210/9 /99 tentang potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

“Sekarang penetapan ini telah diperbaharui melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Agung.

Kegiatan ini kita lebih kepada disemasi hasil riset dari peneliti dosen Umrah akibat dampak tumpahan minyak terhadap ekonomi wisata di Kepri.

“Selain itu kita juga menyampaikan temuan di lapangan kepada stakeholder terkait, dan Kita juga memberikan sumbangsih berupa kebijakan, dengan kebijakan ini kita akan koordinasi ke pihak provinsi, ini sudah ada regulasinya dan sudah diatur sesuai dengan Perpres No. 109 Tahun 2006 tentang tumpahan dan pengeboran minyak,” tutup Agung.

Penulis | Indrapriyadi
Bp Batam 2020

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.