DPRD Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan Tentang Hak Keuangan

  • Bagikan
Penyerahan Ranperda dari DPRD ke Plt Walikota Tanjungpinang ( Foto :Indrapriyadi /Harianmemokepri.com )
Penyerahan Ranperda dari DPRD ke Plt Walikota Tanjungpinang ( Foto : Indrapriyadi / Harianmemokepri.com )

Harianmemokepri.com | Tanjungpinang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang bersama Plt Walikota Tanjungpinang dan Beberapa Kepala OPD Lainnya  Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Beberapa  Anggota DPRD Kota Tanjungpinang di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senggarang, Senin (07/09)

Plt Walikota Hj Rahma S.Ip mengatakan bahwa untuk protokol keuangan tentu nanti ada pembahasannya antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang.

“Kita mengetahui bersama segala sesuatu yang dikerjakan berangkat dari aturan yang lebih tinggi, karena untuk menjadikan pedoman, untuk pedoman tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Tanjungpinang,” ucapnya.

” Sementara APBD Kota Tanjungpinang belum melewati angka 1 T sehingga mudah-mudahan menjadi point tertinggi untuk menjadi pertimbangan apalagi hari ini dalam kondisi penanganan yang kita eksekusi langsung sehingga bisa dirasakan masyarakat Kota Tanjungpinang,” lanjutnya.

Hari ini ada Perpres (Peraturan Presiden) yang memang bila dibandingkan angka nominal dari tahun sebelumnya dengan persiapan tahun 2021 mengalami penurunan tentunya ini ada pertimbangan yang menjadi dasar keluarnya Perpres ini.

“Saya berpendapat bahwa saat ini kita masih berdampingan covid 19 tentunya perjalanan dinas menjadi alternatif yang kesekian, pertama kali adalah menjaga kesehatan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Ade Angga menjelaskan bahwa saat ini sedang mempersiapkan pemberlakuan Perpres No 33 Tahun 2020, jadi usulan  Ranperda Perubahan Tentang Hak Keuangan dan Protokol ini DPRD mengusulkan ada lebih banyak kegiatan kepada masyarakat.

“Jadi difasilitasi salah satunya sosialisasi Perda, karena kita ketahui sudah banyak Perda yang dihasilkan namun lebih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait materi Perda maupun sanksi Perda,” jelasnya.

Jadi Ranperda diusulkan lebih kepada penguatan fungsi dan peran DPRD, kalau anggaran pasti sesuai dengan Perpres No 33 mengatur SSH (Satuan Standar Harian) mengalami penurunan yang drastis harus diikuti.

“Karena itu pedoman penyusunan APBN dan APBD, kalau dulu APBN disusun berdasarkan Permenkeu tersendiri, sekarang lebih dinaikkan lagi ada peraturan presiden yang sudah dikeluarkan tahun 2020 sebagai dasar pedoman dari SSH APBN dan APBD,” tutupnya.

Bp Batam 2020banner dprd 2021 (1)
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.