DPRD Anambas Sambut Baik Penyampaian Aspirasi DPC HNSI

POPULER HARI INI

Harian Memo Kepri | Anambas — Audiensi penyampaian aspirasi oleh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, mendapatkan respon baik serta dukungan dari Ketua DPRD dan Anggota di Ruang Gedung DPRD Kepulauan Anambas, Kamis (06/02/2020).

Pantauan harianmemokepri.com, aspirasi yang disampaikan Sekretaris DPC HNSI Anambas, Dedi Syahputra mengenai pengamatan perkembangan 2 tahun berjalannya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepulauan Anambas. Tentang nelayan dan rencana pemerintah pusat memobilisasi kapal ikan Pantura dengan alat penangkapan ikan cantrang di laut Natuna Utara.

Sebanyak 14 rekomendasi Pansus Dedy menjelaskan, diantaranya mempercepat realisasi usulan titik labuh kapal-kapal ikan di atas 30 GT dengan alat penangkapan ikan pursen siene (pukat mayang), mempercepat penyelesaian dan penertiban alat penangkapan ikan jaring lonceng, bom dan potasium, mempercepat realisasi usulan nelayan dan Pansus DPRD, mempercepat penyelesaian tentang tapal batas antara Kabupaten Kepulauan Anambas.

Nelayan di Kepulauan Anambas kata Dedi, sudah menderita dengan keberadaan kapal ikan dari luar daerah yang berukuran 30 GT keatas izin KKP berjumlah 850 unit dengan berbagai jenis alat tangkap yang tersebar di laut Natuna Utara (perairan Anambas dan Natuna) yang sering melakukan pelanggaran zona tangkap.

Hal ini juga memicu kecemburuan sosial dikarenakan nelayan lokal dengan armada dari 1-10 GT menggunakan pancing ulur, sedangkan kapal ikan Pantura dengan armada dari 30 GT-250 GT menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Dengan sikap tegas Dedi mengatakan lagi didepan seluruh para Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kepulauan Anambas yang disaksikan oleh para nelayan yang hadir, yaitu menolak keras pemerintah pusat memobilisasi Nelayan Pantura yang menggunakan alat tangkap cantrang.

“Kami menyampaikan aspirasi ini, agar DPRD Kepulauan Anambas menyatukan suara dengan kami, yaitu masyarakat HNSI Anambas agar bersama-sama menolak pemerintah pusat untuk memobilisasi Nelayan Pantura ke laut Natuna Utara,” ucap Dedi kepada awak media.

BACA JUGA :  Terkait Polemik Perizinan Gudang Arang Bakau, Budi Mardianto Akan Panggil Dinas Terkait

Ketua DPRD Kepulauan Anambas, Hasnidar menyetujui serta mendukung dan menyatakan sikap menolak pengiriman Nelayan Pantura yang menggunakan alat tangkap cantrang ke laut Natuna Utara dan perairan Kabupaten Kepuluan Anambas. Dan juga menerima pertanyaan kelanjutan kerja Panitia Kusus (Pansus) yang menangani tentang usulan HNSI beberapa bulan yang lalu.

BACA JUGA :  Bupati Lingga Tandatangani MoU antara Pemkab Lingga dengan Kejari Lingga

“Kami akan segera melakukan rapat internal antara DPRD Anambas terkait penyampain dari HNSI Anambas, yaitu penolakan Kapal nelayan Pantura dan tindakan Pansus tersebut,” ucap Hasnidar.

“Kami akan panggil juga pemerintah daerah untuk ikut hadir dalam pembahasan ini, dan jika perlu berjuang bersama sama ke pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat nelayan di Anambas dengan tidak mengirimkan kapal Pantura cantrang ke Natuna dan Anambas,” tambah Hasnidar.

Dalam hal ini Ketua DPRD yang mewakili 20 Anggota DPRD menyatakan setuju dan sepakat apa yang dilakukan oleh HNSI Anambas terkait penolakan kapal Pantura Cantrang ke Laut Natuna, dan akan melakukan tindakan lanjutan ke pemerintah pusat.

Anggota DPRD Kepulauan Anambas yang salah satunya yang menyatakan sikap penolakan tersebut dari Fraksi PBB, Ahmad Yani yang ikut menolak serta mengatakan bahwa kapal cantrang sangat merusak terumbu karang dan ekosistem di laut Natuna Utara Anambas, serta akan mengurangi pendapatan atau nilai tangkap nelayan.

Penulis | Dok.| Pinni
 


 



Bp Batam 2020banner dprd 2021Banner Pemko Tanjungpinang 2020

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

spot_img

BERITA TERBARU

spot_img
spot_img
spot_img