DPRD Anambas Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda dan LKPJ

oleh
DPRD Anambas Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda dan LKPJ

Harian Memo Kepri, Anambas — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda dan LKPJ oleh Bupati KKA tahun anggaran 2018, Selasa (2/4/19).

Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Anambas Imran, dihadiri Wakil Ketua DPRD Anambas, Syamsil Umri, segenap Anggota DPRD Anambas, Sekretaris Daerah Anambas Sahtiar.

Juga anggota Forum Komunikasi Daerah Anambas, OPD, Staf Ahli, Para Asisten, Instansi Vertikal, TNI, Polri, para kepala perangkat desa di lingkungan pemerintahan KKA, ketua tim pegerak PKK dan seluruh ketua organisasi wanita se KKA.

Bupati KKA menyampaikan, Sebagai wilayah yang secara geografis, geologis, dan hidrologis, sangat dimungkinkan terjadi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia.

“kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah maka lahirnya Rancangan peraturan daerah ini merupakan langkah antisipatif,” ucap Haris.

Lanjut Haris, sudah menjadi kebutuhan, juga dimaksudkan sebagai langkah konkrit untuk memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri nomor 46 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengamanatkan dibentuknya BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten melalui peraturan daerah.

Ketua DPRD Anambas, Imran, terkait penganggaran Ranperda tersebut mengatakan bahwa anggarannya dirasa cukup untuk membahas Ranperda tersebut, nantinya akan melakukan Rapat Paripurna selanjutnya untuk mendengarkan pandangan fraksi.

“Sementara kami (DPRD) harus melalui proses tahapan sebelum Ranperda untuk mendapat persetujuan, kita juga harus mengikuti Permendagri, sebelum dilakukan pembahasan dan pengesahan Ranperda tersebut,” ucap imran.

“Selanjutnya, mengenai LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Anambas, kami akan secepat mungkin membentuk Panitia khusus sesuai aturan paling lambat di Paripurna 1 bulan setelah penyampaian LKPJ,” tutup Imran.

Penulis : Pinni