Bupati Anambas Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda dan LKPJ

oleh
Bupati Anambas Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda dan LKPJ

Harian Memo Kepri, Anambas — Bupati Abdul Haris, SH menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) oleh bupati kepada DPRD dan Penyampaian LKPJ Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2018, Selasa (02/04/19).

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Imran.

Nampak Hadir Wakil Ketua DPRD Anambas, Syamsil Umri dan Segenap Anggota DPRD Anambas, Sekretaris Daerah Anambas, Sahtiar, Anggota Forum Komunikasi Daerah Anambas, OPD, Staf Ahli, Para Asisten, Instansi Vertikal, TNI/Polri.

Juga para kepala perangkat desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, ketua tim penggerak PKK dan seluruh Ketua Organisasi Wanita se Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyampaian Abdul Haris, SH

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri Nomor 46 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengamanatkan dibentuknya BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten melalui peraturan daerah.

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah pusat melalui regulasi tersebut memerintahkan serta menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan perlu atau tidaknya pembentukan BPBD.

Harapan pemerintah tentunya Ranperda tersebut yang merupakan Ranperda diluar program pembentukannya peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019.

Selanjutnya dapat diproses dengan tahapan – tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Anambas, Imran mengatakan terkait dukungan serta tanggapan Ranperda BPBD yang disampaikan oleh Bupati Anambas.

“Kami dari DPRD sesegera mungkin akan membahas Ranperda tersebut dan secepat mungkin kami selesaikan, mengingat Ranperda tersebut sangat penting,” ucap Imran.

“Mengenai LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Anambas, kami dari DPRD akan secepat mungkin membentuk Panitia Khusus sesuai aturan paling lambat di Paripurnakan 1 bulan setelah penyampaian LKPJ,” tutupnya.

Pada Rapat Paripurna ini disertai penyerahan dokumen usulan pemerintah Kabupaten Anambas oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH kepada Ketua DPRD Anambas Imran.

Penulis : Pinni