Berita Ralat : Diduga Kepala Desanya Salah Guna ADD, Belasan Perwakilan Masyarakat Desa Belungkur Datangi DPMD

Perwakilan masyarakat Desa Belungkur saat di ruang pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten lingga, Kamis (24/01/18).

Ralat Berita Tanggal : 29 Januari 2019

Sebelumnya, redaksi menulis : Diduga Kepala Desanya Salah Guna ADD, Puluhan Tokoh Masyarakat Desa Belungkur Datangi DPMD.

Link Berita : https://www.harianmemokepri.com/diduga-kepala-desanya-salah-guna-add-puluhan-tokoh-masyarakat-desa-belungkur-datangi-dpmd/#axzz5doPVhDEN

Informasi yang benar adalah : Diduga Kepala Desanya Salah Guna ADD, Belasan Perwakilan Masyarakat Desa Belungkur Datangi DPMD.

Link Berita : https://www.harianmemokepri.com/diduga-kepala-desanya-salah-guna-add-belasan-perwakilan-masyarakat-desa-belungkur-datangi-dpmd/#axzz5doPVhDEN

Dengan demikian redaksi harianmemokepri.com meralat judul berita beserta isi artikel dan memohon maaf kepada pihak yang bersangkutan dan juga pengunjung media harianmemokepri.com yang telah membaca berita tersebut.

Ralat Berita ini sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012  Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, butir ke-4 yang berbunyi :

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

BACA JUGA :  TMMD Ke 103, Kodim 0315/Bintan Gelar Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di Desa Pengudang

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Juga ketentuan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik yang selengkapnya berbunyi "Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa."

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.