HARIANMEMOKEPRI.COM — Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, merasa heran apa yang diadukan oleh warga RW 22 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam.
Pasalnya ratusan warga telah memiliki sertifikat tanah dari program Pemerintah Pusat namun warga tersebut tidak bisa membayar UWTO sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat itu.
Baca Juga: Partai Gerindra Peringati HUT Ke 15 dengan Senam Sehat, Berbagai Hadiah Menarik disiapkan
“Saya tau persis lokasi dan sertifikat yang dibagikan oleh pemerintah itu statusnya clear and clean. Saya pastikan itu,” tegas Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, saat RDP dengan warga Kelurahan Sadai di ruang Rapat pimpinan DPRD Kota Batam, Jumat (17/2023) sore.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, yang akrab disapa Cak Nur ini menjelaskan, seharusnya pihak berwenang, dalam hal Badan pertanahan dan BP Batam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kewajibannya.
Baca Juga: Mengenal 11 Jenis Burung Pelatuk Berdasarkan Warna dan Bentuknya, Apa Saja? Ini Penjelasannya
Dari segi administrasi, lanjut Nuryanto, ratusan masyarakat sudah memiliki sertifikat. Tapi, didalam sertifikat tersebut tertulis UWTO terhutang dengan stempel warna merah.
Dengan demikian sertifikat tersebut belum bisa diagungkan sebagai jaminan di Bank, bila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan pinjaman di Bank.
Baca Juga: Kerak Telor Makanan Istimewa dari Tanah Betawi, Cek Bahan dan Cara Pembuatannya
“Kalau mereka mau bayar UWTO, artinya kan ada pemasukan kepada pemerintah. Terlebih ini program pemerintah pusat. Seharusnya ini kan sangat mudah tinggal merunutkan prosesnya kebawah. Terkecuali kalau lahan tersebut belum clear,” terang Cak Nur.
