Ansar Ahmad Buka Musrenbang Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Provinsi Kepri

POPULER HARI INI

Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Musyawarah Perencanaan pembangunan tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak, Senin ( 12/04 ).

Pelaksanaan Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang di laksanakan secara berjenjang di dari Desa / kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

Rangkaian Kegiatan Pra Musrenbang antaranya inputing renja ( rencana kerja ) melalui SIPD, pelaksanaan pra forum OPD, musrenbang kab/kota, penyusunan awal renja OPD dan rapat pendahuluan RKPD. Tema pembangunan 2022 yakni peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai budaya melayu dan nasional.

Dr Drs H Suhajar Diantoro M,Si Staff Ahli Bidang Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, berdasarkan nomor 258 UU 23/2014 pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah ( bagian integral dari pembangunan nasional.

Peserta Musrenbang 2021 dan rencana kerja provinsi tahun 2022 ( foto : Indrapriyadi/Harianmemokepri.com )
Peserta Musrenbang 2021 dan Rencana kerja Provinsi Kepri 2022 ( foto : Indrapriyadi/Harianmemokepri.com )

“RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan presiden melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 ada 5 arahan bapak presiden, tahun 2022 tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari middle income trap pelaksanaan Musrenbang RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017,” ungkapnya.

Arah penanganan Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi fokus kebijakan yakni pemulihan ekonomi, peningkatan belanja infrastruktur daerah, sinergi tranfer ke daerah dan dana desa ( TKDD ) dalam Human Capital.

“Melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama Pandemic misalnya dengan memperkuat infrastruktur pelayanan dasar, mempertimbangkan keterbatasan dana yang ada secara rasional perlu dilakukan prioritasi jenis proyek, mendukung sektor ekonomi yang memiliki backward – forward linkage yang luas, pembangunan infrastruktur berbasis tekhnologi dan informasi serta memiliki kandungan lokal yang paling optimal,” jelas Suhajar.

BACA JUGA :  Dikendalikan Bandar Asal Kalimantan, 4 Pengedar Sabu Ditangkap

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM dalam paparannya menjelaskan, ada lima isu strategis seperti belum tercapainya standar pelayanan minimal, Pandemic Covid 19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, sebaran wilayah provinsi kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan, belum tereksploritasinya secara optimum bidang kemaritiman, dan terbukanya wilayah provinsi kepri menyebabkan rentannya hilang budaya melayu.

BACA JUGA :  Kapolres Bintan Gelar Makan Bersama Awak Media

“Untuk prioritas pembangunan pada 2022 yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan manusia yang berkualitas unggul dan berbudaya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal,” tutur Ansar.

Ia menambahkan, setelah pasca pelantikan menjadi gubernur oleh Presiden pada bulan Februari yang lalu, ada beberapa langkah strategis dalam 46 hari kedepan diantaranya.

“Mendapatkan dukungan APBN Rp 200 Milyar untuk percepatan pembangunan pelabuhan samudera di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun, melakukan koordinasi dalam rangka akselerasi pembangunan fly over di KM 8 dan simpang Ramayana Tanjungpinang bersama Kementrian perencanaan/Bappenas, melakukan akselerasi pembangunan Tanjungpinang sebagai pusat warisan budaya dan tujuan wisata dengan mempersiapkan 18 DED untuk pembangunan infrastruktur dasar, membentuk tim percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan strategis di Provinsi Kepri yang selama ini terbengkalai atau tertunda pembangunannya,”

“Percepatan peningkatan jalan lintas barat Kabupaten Bintan untuk mendukung peningkatan arus transportasi pasca pembangunan jembatan Batam – Bintan, pembentukan tim koordinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan implementasi UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan terakhir mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pasar untuk mengundang destinasi wisata dan perekonomian di Kabupaten Anambas khususnya di pulau Letung, Tarempa dan Ranai, ” pungkasnya.

 

 

 


 



Bp Batam 2020banner dprd 2021 (1)Banner Pemko Tanjungpinang 2020

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

spot_img

BERITA TERBARU

spot_img
spot_img
spot_img